Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kudus

Optimalkan Penggunaan SiLPA APBD 2023

Penjabat Bupati Kudus, M Hasan Chabibie memastikan bahwa draft APBD Perubahan 2024 segera dikirim ke DPRD untuk dibahas secepatnya.

Penulis: Saiful Ma sum | Editor: Catur waskito Edy
saiful ma'sum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kudus Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -- Penjabat Bupati Kudus, M Hasan Chabibie memastikan bahwa draft APBD Perubahan 2024 segera dikirim ke DPRD untuk dibahas secepatnya.

Di dalamnya ada beberapa program prioritas yang akan dimaksimalkan pada APBD Perubahan 2024. Di antaranya adalah memaksimalkan penggunaan SiLPA APBD 2023 untuk melaksanakan program prioritas. 

"SiLPA (APBD 2023) akan dioptimalkan penggunaannya dengan anggaran Rp 153,8 miliar SiLPA tidak terikat. Selebihnya penggunaan SiLPA dibatasi oleh Juknis," terangnya. 

Beberapa proram prioritas yang akan diusulkan pada APBD Perubahan 2024 adalah meningkatkan pendidikan di Kudus, baik dari segi sarprasnya maupun kualitas pengajarannya. Termasuk mewujudkan sekolah ramah anak yang merata di sembilan kecamatan. 

Terkait penanganan sampah, pihaknya menyebut alat pengolah sampah yang ada di TPA sudah tua dan sering terjadi kerusakan, sehingga perlu pengadaan alat baru agar kejadian serupa tidak terulang. 

Guna memperpanjang usia TPA dilakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, sementara yang dibuang ke TPA hanya jenis sampah residu saja. 

"Besarnya SiLPA APBD 2023 jadi catatan bagi kami. Masukan-masukan fraksi DPRD jadi bahan evaluasi bagi kami.

Kami eksekutif akan segera kirim draft APBD Perubahan 2024 untuk segera dibahas. Beberapa masukan fraksi seperti penertiban minimarket berjejaring yang melanggar jam operasional akan kami tertibkan. Termasuk memantau pelaksanaan PPDB agar berjalan adil, objektif, dan tidak ada upaya suap ke dinas atau sekolah," jelasnya.

Hasan memastikan sudah dibentuk tim percepatan pelaksanaan APBD 2024, bertugas mendorong OPD-OPD segera melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan, supaya serapan anggaran maksimal. 

Pihaknya menampik lambatnya pelaksanaan APBD 2024 dampak hasil temuan BPK terhadap pelaksanaan APBD 2023. Justru temuan BPK terhadap pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai pada 2023 lalu menjadi evaluasi bagi setiap OPD agar lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan di tahun selanjutnya.

"BPK sudah lakukan fungsinya yaitu audit, kita hormati. Apapun temuan BPK, jadi pembelajaran bagi kita semua. Konteksnya bukan ketakutan, tapi pembelajaran bagi kita semua. Supaya hal yang terjadi kemarin (2023) diperbaiki. Segera eksekusi program kerja dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama," tegas dia. (ADV/SAM)

Baca juga: 15 SMA Terbaik di Jawa Timur Berdasarkan Nilai UTBK, Info PPDB 2024!

Baca juga: Kemah Remaja Alpha Camp PGI 2024: UKSW Wadah Pembentukan Generasi Pemimpin Muda Berjiwa Alpha

Baca juga: Hasil Babak I Skor 1-1 Timnas U16 Indonesia Vs Australia Piala AFF U16 Amlani Tatu Samakan Kedudukan

Baca juga: Layanan Pembuatan Paspor 1 Hari di Kantor Imigrasi Semarang Distop, Imbas Peretasan Server PDN

 

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved