Berikut Bantahan Polda Jabar Atas Dalil-dalil Gugatan Pegi, Sebut Penetapan Tersangka Sudah Sah

TRIBUNJATENG.COM - Berikut bantahan Polda Jawa Barat atau Polda Jabar sebagai termohon atas seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pegi selaku pemohon.

Bantahan tersebut disampaikan dalam lanjutan sidang praperadilan Pegi Setiawan hari ini, Selasa (2/7/2024).

Sidang kali ini memiliki agenda mendengarkan jawaban Polda Jabar 

Sehari sebelumnya, dalam sidang praperadilan kedua pada Senin (1/7/2024), kuasa hukum Pegi menyebutkan bahwa kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak pernah diperiksa oleh Polda Jabar dalam kasus ini.

Baca juga: Kuasa Hukum Beberkan Deretan Kesalahan Penetapan Tersangka Pegi: Berrentangan dengan UU

Baca juga: Duh, Bus Trans Semarang Dapat Julukan Cumi-cumi Darat! Kok Bisa? Mbak Ita Minta Evaluasi

Di sidang praperadilan hari ini, Kuasa hukum Polda Jabar menyebut beberapa poin yang disampaikan termohon, termasuk soal penetapan tersangka Pegi.

Mengenai hal itu, Polda Jabar menegaskan, penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon itu sudah sesuai dengan alat bukti yang sah.

Bahkan, Polda Jabar juga menekankan, bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus Vina tersebut.

"Penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016, sudah sesuai dengan alat bukti yang sah."

"Penyidik mengeluarkan surat tugas tanggal 19 Mei 2024 dan surat perintah penyidikan lanjutan tanggal 27 Mei 2024," ujar salah satu tim hukum Polda Jabar, saat membacakan jawabannya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa.

Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pegi selaku pemohon.

"Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan praperadilan, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya," ungkap kuasa hukum Polda Jabar.

Menurut Polda Jabar, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara.

Padahal, berdasarkan pasal 2 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 tahun 2016, tentang peninjauan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil.

"Yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara."

"Sehingga terhadap permohonan praperadilan adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formal terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh pemohon," katanya.