Joe Biden Tuding Obama Dalang Pengunduran Dirinya Sebagai Capres AS

TRIBUNJATENG.COM - Keputusan Joe Biden mundur sebagai calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) diwarnai banyak drama.

Bagaimana tidak, Pekan lalu Biden masih bersikukuh tak mau mengundurkan diri.

Dia tetap melihat dirinya sebagai kandidat yang paling layak.

"Saya pikir tidak ada orang lain yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau memenangkan pemilu ini selain saya," ujar Joe Biden dalam wawancara dengan ABC Network pada Jumat (5/7/2024) lalu.

Namun desakan untuk mengundurkan diri kian mengemuka.

Baca juga: Respons Donald Trump Setelah Joe Biden Mundur dari Pencalonan Presiden AS 2024

Apalagi setelah sohibnya sesama politisi Demokrat yakni Barack Obama juga memberi 'sinyal' kepada Joe Biden agar mengundurkan diri.

Joe Biden diangggap 'pikun' dan dicurigai mengidap penyakit parkinson meski dibantah kepresidenan Gedung Putih AS.

Joe Biden juga terkena covid-19 sehingga  masih harus diisolasi di rumahnya.

Surveinya sebagai capres AS juga kian merosot.

Terutama setelah rivalnya capres dari Partai Republik Donald Trump 'di atas angin' dalam beberapa hari terakhir setelah simpati mengalir kepadanya pasca upaya penembakan dalam kampanye.

Drama Politik Jelang Mundur

Di tengah meningkatnya desakan agar ia mundur dari pencalonan presiden 2024, Presiden AS Joe Biden dilaporkan bingung dan kesal dengan beberapa kawan-kawannya di Demokrat, termasuk mantan Presiden Barack Obama, yang mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali pencalonannya.

Saat ini tengah diisolasi sambil memulihkan diri dari COVID-19 di rumah pantainya di Delaware, Biden semakin frustrasi dengan para pemimpin partai yang mendesaknya untuk mundur, menurut The New York Times .

Laporan itu juga menyatakan bahwa Presiden AS berusia 81 tahun itu melihat ini sebagai kampanye yang diatur untuk menyingkirkannya dari persaingan.

Perbincangan di kalangan Demokrat soal isu pengunduran dirinya sudah dimulai setelah debat presiden pertama antara Biden dan kandidat Partai Republik Donald Trump.