DJP & Pemprov Jateng Resmi Terapkan Inklusi Sadar Pajak Tingkat SMA Sederajat

Sedangkan Ganung menjelaskan detail program mulai dari tahap pertama hingga tahap evaluasi.

Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, materi diisi langsung oleh Uswatun Chasanah selaku Kepala Dinas. Dalam paparannya, ia menyampaikan tentang kurikulum merdeka dan kaitannya dengan Inklusi Kesadaran Pajak.

“Program ini bisa menjadi salah satu bagian dari kurikulum merdeka dan tentu sangat banyak sekali manfaat yang dapat
didapatkan sekolah, tidak hanya siswa saja melainkan juga kepada para guru,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program ini merupakan bukti nyata peran serta dunia pendidikan berkontribusi pada negara.
Pada kegiatan ini pula disampaikan sosialisasi pembangunan ZI-WBBM pada Kanwil DJP Jawa Tengah I oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Max Darmawan.

Max menyampaikan bahwa saat ini Kanwilnya tengah melakukan pembangunan ZI-WBBM yang tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
sebagai mitra strategis.

“Kami mohon dukungannya, tahun depan kami proyeksikan Kanwil DJP Jawa Tengah I meraih predikat ZI-WBBM,” katanya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi serta foto bersama seluruh
peserta. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh para pemateri.

Sebelumnya, DJP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi kerja sama Inklusi Kesadaran Pajak ini sejak bulan Maret 2024. Kesepakatan dicapai setelah DJP beserta Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Tengah membahas naskah kerja sama ini beserta isi materi kerja sama di Bulan Juni 2024.

Kerja sama ini diinisiasi sebagai langkah nyata mengenalkan pajak dan manfaatnya, termasuk pajak daerah.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pajak bagi generasi masa depan dan sinergi antara DJP dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.(*)