KPK: Mbak Ita Wali Kota Semarang Diharapkan Bisa Hadiri Pemeriksaan Besok Kamis 1 Agustus 2024

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu pada Kamis (1/8/2024).

Ini dilakukan setelah pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir, pada Selasa (30/7/2024).

Pada kesempatan itu, hanyalah sang suami Alwin Basri yang mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Baca juga: 2 Hari Ini KPK Sidak Undip Semarang, Disebut Berkait Penerimaan Mahasiswa Baru

Baca juga: Klarifikasi Kepala Bapenda Kota Semarang Terkait Beberapa Pegawainya Diperiksa KPK

Karenanya, KPK berharap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita ini bisa memenuhi panggilan penyidik Kamis (1/8/2024).

Adapun Mbak Ita akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di Lingkungan Pemkot Semarang.

"Bahwa KPK berharap saudari HGR akan hadir," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (31/7/2024).

Mbak Ita sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada Selasa (30/7/2024) bersama suaminya yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri.

Namun, Mbak Ita tidak hadir karena harus menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kota Semarang.

Ia pun meminta menyidik menjadwalkan ulang.

Setelah jadwal pemeriksaan baru ditetapkan, KPK mengingatkan Mbak Ita memenuhi permintaannya.

Baca juga: Alwin Basri Mengaku telah Menerima SPDP dari KPK terkait Dugaan Korupsi

Baca juga: KPK Sidak 2 Perguruan Tinggi Negeri di Jateng, Pantau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

"Sebagaimana penjadwalan ulang pemeriksaan yang sudah disetujui oleh penyidik," tutur Tessa Mahardhika Sugiarto.

Dalam pemeriksaan terhadap Alwin, tim penyidik KPK mendalami tugasnya sebagai Ketua Komisi D DPRD Jateng.

Penyidik juga mendalami pekerjaan di Lingkungan Pemkot Semarang.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada empat orang tersangka.