Sebagian Warga Kota Semarang Tak Mengenal Figur Andika Perkasa Kandidat Bakal Cagub dari PDIP

"Tapi paling penting Andika Perkasa merupakan sosok yang simpatik, dan hal tersebut yang dicari oleh PDIP," terangnya.

Adapun, pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio memprediksi akan terjadi pertarungan bintang di Pilgub Jateng. Hal itu lantaran bakal Cagub Jateng akan diramaikan dengan sosok-sosok Jendral.

Selain Andika Perkasa, bakal calon potensial yang akan maju dalam Pilgub Jateng adalam Komjen Pol Ahmad Luthfi, perwira Polri berbintang 3, yang kini bertugas sebagai Irjen Kemendag .

Menurut dia, akan ada dua pasangan kandidat yang memperebutkan Jateng.

"Satu pasangan adalah eks Kapolda Jateng atau Komjen Luthfi yang akan dipasangkan dengan putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep, sedangkan satu lagi adalah Andika Perkasa yang diusung oleh PDI Perjuangan yang kemungkinan akan menggandeng Taj Yasin Maimoen yang mewakili NU," paparnya.

Meski demikian, Hendri memperkirakan, kalaupun Andika Perkasa dan Taj Yasin Maimoen kalah, ada kemungkinan Ahmad Luthfi hanya menjabat Gubernur Jateng sebentar saja.

Ia berujar, hal itu karena Ahmad Luthfi akan ditarik ke pusat untuk mendapatkan jabatan baru atau naik ke tingkat menteri. Kondisi itu membuat Kaesang Pangarep akan menjabat sebagai Gubernur Jateng secara mutlak.

"Namun dengan catatan jika Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep menang dalam Pilgub Jateng. Karena PDIP dengan Andika Perkasa tak mau kehilangan kandang bantengnya, dan akan berusaha memerahkan Jateng," bebernya.

Jokowi dan PDIP

Dari hal tersebut, Hendri mengungkapkan, pertarungan politik utama di Jateng sebenarnya adalah kubu Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan.

Ia berasumsi, Kaesang Pangarep akan turun ke Jateng untuk menghadapi lawan politik PDI Perjuangan dengan Andika Perkasa.

Dari analisis tersebut, Hendri menyebut, bakal terjadi persaing politik yang tidak sehat, di mana penguasa menerapkan demokrasi sisasat dalam Pilgub Jateng.

"Menurut saya hal tersebut sesat dan jahat," tukasnya.

Demokrasi siasat, menurut dia, membuat parpol tidak bisa mengajukan calonnya dalam pilkada. Selain itu, rakyat juga tidak dianggap, bahkan tak diberi kesempatan mendukung tokoh yang dianggap mumpuni, alias hanya diberi tontonan.

Tak hanya itu, Hendri mengungkapkan, praktik demokrasi siasat membuat orang-orang yang memiliki elektabilitas dipaksa agar tidak maju dalam pilkada.

"Yang membuat miris adalah demokrasi siasat justru diterapkan oleh lembaga atau institusi yang dipercaya oleh UU untuk menghasilkan pemimpin. Itu tidak baik. Untuk itu, rakyat sebagai pemilik negara harus protes. Karena protes sebagai jalan terakhir menuju demokrasi yang lebih baik," tandasnya. (bud/tribun jateng cetak)