Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Haedar Nashir: Jangan Dibawa-bawa ke Urusan Politik

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta keputusan menerima izin tambang agar tidak ditarik-tarik ke ranah politik.

"Kami minta dengan rasa hormat, keputusan soal tambang ini, jangan dibawa-bawa, ke urusan politik, karena kami tidak masuk ke ranah itu," katanya, kepada Tribunjateng, saat ditemui usai acara silaturahmi petani tebu yang digelar oleh PT Wadah Karya Rembang, di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin (12/8/2024).

Menurut Haedar Nashir, Muhammadiyah akan mengelola tambang sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Jadi kami mengelola tambang pada apa yang sudah diberikan koridornya oleh peraturan pemerintah," terangnya.

Baca juga: Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Tawaran Izin Tambang

Baca juga: Izin Tambang Batubara yang Diajukan PBNU di Kaltim Bakal Terbit Dalam 15 Hari Lagi

Oleh karena itu, Haedar Nashir juga meminta agar narasi yang beredar di media untuk tidak selalu menyudutkan Muhammadiyah.

"Kami minta wartawan memposisikan diri, jangan dianggap kami itu seperti seolah-olah mengelola tambang ilegal, yang bertentangan dengan hukum, atau seperti yang berlawanan dengan kehendak rakyat, seperti akan merusak lingkungan," jelasnya.

Tidak hanya itu, Haedar Nashir juga mengajak berbagai pihak obyektif dalam menilai keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang.

"Coba kita obyektif, kami ini bergerak di situ bahwa ajaran agama membolehkan, kemudian dari sisi hukum juga membolehkan,"

"Kita juga punya standar yang tinggi, Agar terkelola dengan good governance," 

"Yang selanjutnya harus pro kesejahteraan rakyat, dan terakhir pro lingkungan, agar tidak merusak lingkungan, jadi konsep-konsep ini harus menjadi satu kesatuan, jangan dibawa ke ranah politik," paparnya.(Iqs)