DPRD Jepara Apresiasi Kinerja Pemkab Jelang Puncak Peringatan HUT RI

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ketua Pimpinan Sementara DPRD Jepara, Agus Sutisna, memberikan apresiasi atas berbagai prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Penghargaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung pada Jumat (16/8/2024).

Prestasi yang diraih mencakup berbagai bidang, baik oleh lembaga maupun individu.

Jepara, menurut Agus, berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Termasuk penghargaan Adipura ke-16 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mendapatkan penilaian kepatuhan pelayanan publik. 

“Dengan nilai 82,35, Dinsospermasdes masuk dalam Zona Hijau Kualitas Tertinggi dari Ombudsman,” kata Ketua DPRD Jepara sementara, Agus Sutisna di ruang Graha Paripurna, Gedung DPRD Jepara.

Penghargaan serupa dari Ombudsman juga diterima oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Puskesmas Tahunan, Puskesmas Mlonggo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selanjutnya, Jepara meraih Juara I dalam Penilaian Praktik Baik Penyelenggaraan Satyagatra 2024 dari BKKBN, dan memenangkan Juara I dalam Apresiasi Klinik Swasta untuk Peningkatan Pelayanan KB Regional I 2024.

Pernyataan ini disampaikan sebelum dia bersama pejabat penting lainnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. 

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para anggota dewan, serta pimpinan perangkat daerah. 

“Sebagai wakil rakyat, kami ikut bangga dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak,” ungkapnya.

Dirinya juga menyoroti keberhasilan Jepara dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Di mana Kabupaten ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Jawa Tengah. Prestasi tersebut telah dicapai untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Selain itu, Jepara memperoleh penghargaan untuk kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Level 3. 

Daerah ini juga mendapatkan apresiasi atas Sistem Pengendali Intern Pemerintah dengan tingkat kematangan yang sama dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.