Mantan PM Malaysia Muhyiddin Diperiksa Polisi Gara-gara Komentari Kebijakan Raja

TRIBUNJATENG.COM, KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, akan memberikan pernyataan pada polisi dalam pemeriksaan terkait komentar terbarunya di Kelantan.

Dia berkomentar mengenai pembentukan pemerintah persatuan negara saat ini. Komentarnya diduga menyinggung kerajaan.

Muhyiddin, yang saat ini adalah presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) merupakan perdana menteri kedelapan negara itu dan memegang kekuasaan dari Maret 2020 hingga Agustus 2021.

Beberapa laporan polisi telah diajukan terhadap Muhyiddin, termasuk oleh Istana Pahang, karena diduga mempertanyakan peran raja Malaysia dalam pembentukan pemerintahan setelah Pemilihan Umum ke-15, pada November 2022.

Dilansir dari CNA, Penguasa Pahang, Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, merupakan raja selama periode itu dan mengundurkan diri awal tahun ini di bawah sistem monarki rotasi unik Malaysia.

"Kami meminta (Muhyiddin) untuk memberikan pernyataannya pada 20 Agustus untuk memfasilitasi penyelidikan," kata Inspektur Jenderal Polisi Malaysia, Razarudin Husain, seperti dikutip kantor berita negara Bernama, seraya menambahkan bahwa 29 laporan telah diajukan terhadap mantan perdana menteri tersebut.

Dalam klip pidatonya yang dilaporkan dibuat pada 15 Agustus di Felda Perasu menjelang pemilihan legislatif negara bagian di Kelantan, Muhyiddin mempertanyakan pembentukan pemerintah persatuan saat ini setelah Pemilu Ke-15.

Video tersebut kemudian menjadi viral.

"Saya mendapat (dukungan) 115 anggota parlemen. Kalau kita mengikuti Konstitusi, saya punya jumlah yang lebih dari cukup untuk menjadi perdana menteri. Saya tidak mau mengungkitnya, tapi ini catatan sejarah."

"Tetapi saya tidak tahu bagaimana raja saat itu tidak mengundang saya ke istana untuk dilantik. Siapa raja saat itu? Pahang," kata Muhyiddin, merujuk pada Sultan Abdullah dari Pahang.

Sebelumnya, Muhyiddin mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diunggah di halaman Facebook miliknya bahwa pidatonya di Nenggiri adalah pernyataan fakta yang tidak bermaksud menghina lembaga kerajaan atau menghasut publik.

"Saya yakin pernyataan saya tidak melanggar hukum apa pun di negara ini. Saya akan memberikan kerja sama penuh kepada polisi untuk mengklarifikasi fakta di balik pernyataan saya," katanya.

Sementara itu, Putra Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, mengatakan bahwa pernyataan awal Muhyiddin bersifat sinis, merugikan, dan berbahaya. Dia juga mendesak polisi untuk mengambil tindakan terhadap Muhyiddin yang juga merupakan ketua koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN).

“Pernyataan itu terkesan tidak dewasa, mencerminkan ketidakmampuannya menerima kenyataan bahwa dirinya tidak diangkat menjadi Perdana Menteri,” katanya, seraya menambahkan bahwa pernyataan itu telah memicu ketidakpercayaan terhadap lembaga kerajaan Melayu. (kps/Tribunnews/tribun jateng cetak)