Kasus Perundungan Dokter PPDS di Undip: Wakil Ketua Komisi X Minta Kerjasama 2 Kementerian

TRIBUNJATENG.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengomentari dugaan perundungan yang dialami dokter Aulia Risma Lestari (30) saat menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. 

Fikri mengatakan, perundungan di pendidikan dokter spesialis jangan-jangan seperti fenomena gunung es. 

Ia sempat mendengarkan cerita dari seorang dokter yang sudah selesai menjalani pendidikan spesialis. 

Baca juga: FK Undip Ungkap Hasil Investigasi Meninggalnya Dokter Aulia, Ini Kata Mereka Soal Perundungan

Mereka dokter residen itu seperti jadi budaknya senior, disuruh beli rujak, mengangkat galon, hingga mencarikan dan membayarkan hotel.

Ia menilai, perundungan seperti itu merupakan budaya jelek dan harus dihilangkan. 

"Saya kira kalau sampai ada yang meninggal dunia berarti kan tekananannya sangat berat. 

Ini sudah harus ditertibkan atau diberantas. Tidak boleh lagi ada satuan pendidikan apapun tingkatnya sampai dokter sekalipun, masih seperti ini," katanya seusai menghadiri worksop pendidikan di Kota Tegal, Minggu (25/8/2024).

Menurut Fikri, tidak semua orang bisa masuk di kedokteran dan tidak semua dokter bisa melanjutkan pendidikan spesialis. 

Maka sangat disayangkan jika ada benih mutiara tetapi harus gugur karena adanya proses pendidikan yang tidak sehat.

"Saya kira sangat merugikan. Aset kita itu tidak di sumber daya alam (SDA), tapi di manusianya. Kalau manusianya meninggal dunia karena proses pendidikan yang salah, ini kan menyedihkan," jelasnya. 

Fikri mengatakan, pendidikan kedokteran ini di bawah naungan dua kementerian, Kemenkes RI dan Kemendikbudristek RI.

Baca juga: FAKTA Perundungan di FK Undip Memang Ada, Junior Makan 5 Bungkus Nasdang: Tapi 3 Tahun Lalu

Ia mengimbau agar ada kerjasama dan koordinasi di dua kementerian dalam menyikapi kasus tersebut. 

Tidak bisa kemudian Kemendikbudristek membiarkan Kemenkes untuk menanganinya sendiri. 

"Ini pesan kepada Kemendikbudristek, kita tidak bisa kemudian ada bagian atau satuan pendidikan di tingkat manapun ada problematika, tapi tidak disikapi. Ini harus bersama-sama," ungkapnya. (fba)