Menuju UCJ, Kota Pekalongan Optimalisasi Kepesertaan Jamsostek

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan bersama BPJamsostek, berkolaborasi dalam meningkatkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).

Komitmen ini, selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 yang diterbitkan Presiden Jokowi tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Baca juga: BPJamsostek Cabang Pekalongan Cairkan Klaim Jaminan Hari Tua Rp111,4 Miliar

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menegaskan, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung apa yang menjadi program dari BPJS Ketenagakerjaan, termasuk mengupayakan agar seluruh masyarakat Kota Pekalongan yang bekerja bisa tercover mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara, untuk program BPJS Kesehatan, Kota Pekalongan sudah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Dimana, sudah ada 98 persen atau sekitar 311.173 jiwa warga Kota Pekalongan yang kini telah tercover BPJS Kesehatan dari total jumlah penduduk 317.524 jiwa. 

"Sekarang kalau warga periksa atau rawat inap di rumah sakit sudah gratis, bahkan operasi katarak, melahirkan semua sudah gratis. Ini tinggal yang jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek)," tutur Mas Aaf, sapaan akrabnya Wali Kota Pekalongan usai membuka monitoring dan evaluasi implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, di Hotel Aston Syariah Pekalongan, saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (4/9/2024).

Berdasarkan evaluasi, Mas Aaf menyebutkan, dari 1000 warga yang sudah tersasar dalam 21 sektor pekerja rentan di Kota Pekalongan, namun 65 orang diantara mereka tidak memenuhi kriteria mendapatkan Jamsostek.

Kendati demikian, pihaknya meminta hal ini harus dikaji kembali terkait faktor yang menyebabkan 65 warganya tidak bisa mendapatkan program Jamsostek.

Ia mengharapkan agar jangan sampai yang 65 warga ini tidak bekerja terus dicoret tidak mendapatkan Jamsostek, tetapi justru mereka inilah yang membutuhkan.

"Evaluasi dari BPJamsostek juga menyebutkan ada potensi 82 ribu warga yang harus diikutsertakan dalam program BPJamsostek ini. Kami sudah rapatkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas anggaran tahun 2025 agar seluruh warga Kota Pekalongan bisa tercover Jamsostek."

"Mengingat, manfaat program Jamsostek ini sangat besar, kalau dulu hanya sekitar Rp 1 juta, sekarang bisa sampai Rp 42 juta, bahkan maksimal bisa mencapai Rp 195 juta ditambah beasiswa bagi anak pekerja rentan yang meninggal dunia saat sedang bekerja," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJamsostek Cabang Pekalongan, Dedi Dermawan menjelaskan, untuk kepesertaan BPJamsostek berdasarkan data per tanggal Agustus 2024, sudah ada sekitar 47 ribu warga Kota Pekalongan yang sudah terlindungi program Jamsostek dari potensi yang dimiliki sebanyak 130 ribu.

"Artinya, disini masih ada data warga yang belum terlindungi sebesar 82 ribu. Dimana, dari 82 ribu itu sebagian besar dari sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa. Sementara, sisa selebihnya ada di sektor perkebunan, dan perikanan," jelasnya.

Dedi menerangkan, untuk optimalisasi kepesertaan Jamsostek dari potensi yang ada tersebut, diharapkan adanya alokasi anggaran yang lebih banyak untuk mengakomodir pekerja rentan di Kota Pekalongan, dimana di tahun 2024 ini baru teralokasikan untuk 1.000 pekerja rentan.

Harapannya, di tahun 2025 mendatang, dari Pemerintah Kota Pekalongan sendiri sudah bisa mengalokasikan lebih dari jumlah penerima manfaat di Tahun 2024.