Begini Ending "Rebutan" Kursi Ketua DPRD Blora, Gus Labib Akhirnya Salaman dengan Mustopa

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - DPC PKB Blora menggelar pertemuan terbatas untuk menyelesaikan persoalan surat rekomendasi dari DPP PKB terkait nama yang bakal menduduki kursi Ketua DPRD Blora periode 2024-2029.

Pertemuan terbatas itu, digelar di Kantor DPC PKB Blora, Selasa (10/9/2024) sore.

Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Arief Rohman, Ketua DPC PKB Blora, Abdul Hakim, Wakil Ketua DPC PKB Blora, Ahmad Labib Hilmy, Sekretaris DPC PKB Blora, Mustopa, dan jajaran pengurus DPC PKB Blora.

Pasalnya, Wakil Ketua DPC PKB Blora, Ahmad Labib Hilmy atau Gus Labib sempat kecewa lantaran namanya tak masuk daftar yang diusulkan menduduki posisi ketua DPRD Blora.

PKB memang berhak mengisi posisi kursi Ketua DPRD Kabupaten Blora, setelah PKB menjadi partai pemenang dengan perolehan 11 kursi pada pileg 2024. 

Baca juga: Internal PKB Blora Memanas, Dipicu "Rebutan" Kursi Ketua DPRD

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPW PKB Jateng, Arief Rohman, mempertemukan jajaran pengurus DPC PKB Blora untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sore hari ini kita hadir bersama di sini dalam rangka menindaklanjuti surat dari DPP PKB, saya sebagai wakil ketua DPW PKB Jawa Tengah, membawa tugas untuk menyampaikan surat keputusan dari DPP PKB tentang penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Blora tahun 2024-2029," katanya,  saat ditemui usai pertemuan terbatas itu.

Dalam kesempatan itu, Arief Rohman menyerahkan Surat Keputusan DPP PKB dengan Nomor 36072/DPP/01/VIII/2024, tentang penetapan Mustopa, sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Periode 2024-2029.

Dalam SK tersebut, tertuang tanggal ditetapkan yakni pada 19 Agustus 2024, ditetapkan di Jakarta.

Ditandatangani oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasanuddin Wahid.

Secara simbolis, SK DPP PKB itu diserahkan oleh Arief Rohman ke Ketua DPC PKB Blora, Abdul Hakim.

"Ini kami menyerahkan, SK dari DPP untuk saudara Mustopa sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Blora periode 2024-2029," jelasnya.

Lebih lanjut, Arief Rohman juga turut menanggapi permasalahan kekecewaan Gus Labib yang tidak masuk dalam usulan menjadi Ketua DPRD Blora.

"Namanya dinamika di partai itu hal yang biasa, jadi tentunya seluruh anggota fraksi, akan patuh terhadap putusan DPP,"

"Kita sudah selesaikan. Kalau kemarin gegeran, sekarang kita ger-ger an, kita sudah bisa ketawa-ketawa, namanya kan usaha gitu kan. Kalau usaha sudah diputuskan ya, ya sebagai kader siap untuk menjalankan apa yang telah diputuskan oleh DPP PKB," jelasnya.

Sementara itu, Gus Labib, mengaku sudah menerima apa yang telah menjadi keputusan DPP PKB yang menunjuk Mustopa sebagai Pimpinan DPRD Blora 2024-2029.

"Intinya kita sebagai kader, ketika di DPP sudah memutuskan, ya sebagai kader harus siap menerima apa yang menjadi keputusan dari DPP. Saya sudah menerima Pak Mustopa sebagai Pimpinan DPRD," terangnya.

Gus Labib juga menyampaikan bahwa dinamika permasalahan yang sempat terjadi, untuk bisa dijadikan sebagai pembelajaran bersama.

"Terkait masalah dinamika kemarin, saya kira itu bisa menjadi pembelajaran kita bersama, bahwa di dalam suatu organisasi, itu pasti ada dinamika dan perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi karena sudah finalisasi ya kita harus terima," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mustopa, yang mendapatkan rekom dari DPP PKB untuk menjadi Pimpinan DPRD Blora 2024-2029.

"Terkait dinamika kemarin, itu hal yang wajar, namanya berorganisasi. Tetapi titik poinnya, setelah SK dari DPP turun, tidak ada yang harus tidak dilakukan, jadi harus dilakukan, dan insyaallah setelah ini nanti, Ketua DPC yang bakal menindaklanjuti ke Sekwan," terangnya.

Saat ditanya terkait kesiapan menjadi Pimpinan DPRD, Mustopa menyatakan siap mengemban amanah yang telah diberikan kepadanya.

"Karena sudah ada surat dari keputusan DPP, maka kita harus siap melaksanakan tugas dari DPP," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Blora, Abdul Hakim menilai permasalahan yang sempat terjadi merupakan sebuah dinamika di partai.

"PKB itu sudah terbiasa, jadi perbedaan itu tidak masalah, yang penting endingnya itu nanti bersama-sama," terangnya.

Abdul Hakim menyampaikan bahwa dinamika yang sempat terjadi itu berawal dari miss komunikasi semata. 

"Ya kemarin itu miss komunikasi biasa, kita menyuarakan pendapat itu bisa, tapi toh pada akhirnya semua harus mengikuti keputusan pusat. Kalau kita diskusi itu biasa, kita bentak-bentak an juga biasa, dinamika itu tidak menjadi masalah," jelasnya.

Pihaknya, menegaskan bahwa di tubuh internal DPC PKB Blora tidak ada perpecahan.

"Tidak ada perpecahan di internal PKB Blora, ini Gus Labib, dan Pak Mustopa juga hadir, sudah kita selesaikan, sudah kita beritahu, ini SK dari DPP,"

"Kemarin kan SK nya belum tahu untuk siapa, bebas lah orang berpendapat, tetapi setelah, SK kita perlihatkan, semuanya telah selesai, tidak ada masalah, sudah menerima semua," jelasnya.

Setelah menerima SK dari DPP PKB terkait penunjukan Mustopa menjadi Pimpinan DPRD Blora 2024-2029 tersebut, Abdul Hakim, berencana segera bersurat ke Sekretaris DPRD (Sekwan).

"Kami dari DPC akan membuat surat pengantar ke Sekwan, agar segera melantik saudara Mustopa, jadi pimpinan DPRD. Kira-kira minggu-minggu ini suratnya akan kita kirim," paparnya.(Iqs)