Gugatan Dico-Nurudin di Pilkada Kendal, NHS: Problem Ada 2 tapi Sebenarnya Tak Ada yang Melanggar

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pengamat politik sekaligus saksi ahli pihak pemohon, Nur Hidayat Sardini (NHS), meminta Bawaslu Kendal meloloskan gugatan bapaslon Dico M Ganinduto - Ali Nurudin dalam gugatan Pilkada Kendal.

Sebelumnya, Dico - Ali terpaksa menempuh jalur hukum lantaran berkas pendaftarannya ditolak dan dikembalikan oleh KPU. 

Sebab, partai pengusungnya, yakni PKB telah lebih dulu memberi dukungan ke bapaslon Dyah Kartika Permanasari (Tika) - Benny Karnadi. 

NHS menerangkan, kedua bapaslon yakni Dico - Ali dan Tika - Benny sama-sama tak memberikan kerugian di antara salah satu pihak. 

"Problem hari ini di Kendal itu ada dua, yang mengeklaim duluan dan sebaliknya. Tetapi sebetulnya ini tidak ada yang melanggar,"

"Kalau buat saya tetapkan saja dua-duanya, toh ini tidak merugikan masing-masing pihak, kalau berpikiran jernih," kata NHS seusai menjadi saksi ahli musyawarah terbuka di Gedung Sentra Gakkumdu Bawaslu Kendal, Minggu (8/9/2024) sore.

Menurut mantan Bawaslu RI tahun 2008 - 2011 tersebut, langkah ini perlu ditempuh untuk menghindari kegaduhan politik yang dikhawatirkan kian memanas.

"Karena satu sama lain tidak saling merugikan. Mungkin saja pendapat saya akan berbeda dengan banyak orang, tetapi demi hasil maksimal dan juga menekan masalah minimum,"

"Maka saya kira itu bisa dilakukan saja." paparnya.

Disinggung mengenai pasal yang dijadikan landasan kedua pihak (Dico - Ali dan KPU) ,menurutnya tidak perlu diperdebatkan lebih panjang. 

Akan tetapi, ia melihat ada sebuah langkah tergesa-gesa yang ditempuh KPU. Sehingga membuat bapaslon Dico - Ali mengajukan gugatan.

"Aturan pasal enggak ada masalah. Itu ada proses yang tampaknya dilampaui oleh KPU yaitu klarifikasi, yang sebenarnya itu bisa dilakukan.

"Tetapi itu semua masuk dulu semua berkas, jangan dinilai dulu. Ketika dinilai dulu, baru kemudian boleh atau tidak, nah itu yang masalah." tegas NHS yang juga menjadi dosen FISIP Undip Semarang. 

Hingga kini, pihaknya masih mengawal gugatan sengketa ini sesuai keputusan Bawaslu. 

"Saluran penyelesaian sengketa, kita sedang menempuh cara itu," sambungnya.

Sebelumnya, Dico M Ganinduto dan Benny Karnadi sama-sama mengeklaim keabsahan surat rekomendasi yang diterima dari DPP PKB.

Surat rekomendasi Benny Karnadi turun terlebih dahulu pada Rabu (21/8/2024) dari DPP PKB.

Sedangkan surat rekomendasi DPP PKB untuk Dico M Ganinduto pada Sabtu (24/8/2024).

"Rekomendasi yang saya terima itu keluar pada 21 Agustus 2024. Memang kemudian ada informasi pembatalan rekomendasi saya, tapi saya tidak lihat. "Enggak ada itu, enggak ada pembatalan."

"Kalau pembatalan, otomatis saya sudah terima suratnya." kata Benny Karnadi kepada Tribunjateng.com, Selasa (3/9/2024).

Di sisi lain, Dico M Ganinduto juga mengaku surat rekomendasi yang diberikan DPP PKB ke dirinya adalah sah.

Bahkan, dia berkelakar jika DPP PKB tak pernah mencabut rekomendasi yang diberikan.

"DPP PKB tidak pernah mencabut calon yang pernah didaftarkan."

"Tapi mendaftarkan dua paslon," kata Dico seusai mengikuti musyawarah tertutup di Gedung Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kendal, Selasa (3/9/2024). (ags)