Puluhan WNI Diduga Disiksa di Myanmar, Judha Duga Mereka Tertahan di Lokasi Konflik

TRIBUNJATENG.COM, MYAWADDY -- Suara-suara lirih minta tolong yang disampaikan puluhan orang dalam dua video yang kini viral di Indonesia menarik perhatian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI setelah diketahui bahwa mereka adalah warga negara Indonesia (WNI).

Para WNI itu diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka mengaku disekap dan disiksa di Myawaddy, Myanmar.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Judha Nugraha mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KBRI di Yangon dan memperkirakan puluhan WNI itu berada di Hpa Lu, wilayah terpencil di Myawaddy, Myanmar.

Wilayah tersebut merupakan lokasi konflik bersenjata yang saat ini dikuasai pihak pemberontak.

KBRI Yangon, kata Judha, juga telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak berwenang Myanmar, terutama jejaring di Myawaddy.

Pihak KBRI juga telah berhasil berkomunikasi dengan sebagian dari WNI tersebut. "Ini kan ada beberapa orang, ceritanya macam-macam.

Mereka enggak satu kelompok, datang (ke Myanmar) tidak bersamaan. Ada yang mengaku ditipu. Kami masih dalami juga karena ada yang mengaku sudah tiga tahun tinggal di sana," kata Judha kepada VOA Indonesia, Senin (9/9).

Judha menambahkan, mereka diiming-imingi pekerjaan dan melakukan scamming. KBRI Yangon mencatat hingga kini ada 63 warga Indonesia di Myawaddy.

Dari jumlah itu, 38 orang ada di Paluh. Puluhan WNI yang berusia antara 20-30 tahun itu kebanyakan berasal dari Sumatera Utara, Bali, dan Jawa Timur.

Lebih jauh, Judha menjabarkan pola penipuan yang sama, yakni ditawari bekerja. Kebanyakan dari mereka ditawarkan bekerja di Thailand, tapi kemudian dibawa ke Myanmar.

Upaya penyelamatan dan evakuasi diperkirakan akan membutuhkan waktu karena Myawaddy merupakan bagian dari daerah konflik bersenjata.

Sejak 2020, ada 3.703 kasus online scam yang sudah ditangani Kemenlu RI, dengan para korban telah dipulangkan ke Indonesia.

Namun kasus serupa kerap terulang. Oleh karena itu Judha menegaskan bahwa pencegahan sejak dari hulu perlu ditingkatkan.

“Kalau ada tawaran bekerja di luar negeri tanpa visa kerja dan tidak ada kontrak kerja yang ditandatangani di dalam negeri, maka jangan diterima.

Ada kecenderungan sebagian masyarakat bertindak nekat krena tekanan ekonomi dan sebagainya,” lanjutnya.

Migrant Care

Sementara itu, Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant Care, Siti Badriyah, mengkritisi lemahnya pengawasan pemerintah sebagai penyebab terus berulangnya kasus online scam.

"Ketika ada korban (kasus online scam--Red), itu juga tidak ada tindakannya. Kemudian informasi lowongan (kerja) juga masih bebas.

Harusnya Kominfo bisa menutup akun-akun media sosial yang menjadi tempat promo lowongan-lowongan itu," ujar Badriyah.

Dia menambahkan, faktor lainnya adalah minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sementara banyak tenaga terdidik yang sudah berpendidikan, melek teknologi, internet dan media sosial. Ini membuat mereka langsung menyambut tawaran pekerjaan di luar negeri dibandingkan berada di tanah air tanpa kepastian pekerjaan dan pendapatan.

Dia menyampaikan kesiapannya bekerja sama untuk menggencarkan kampanye bahaya kejahatan online scam ke pelosok-pelosok Indonesia sehingga tidak ada lagi korban baru.

Di sisi lain, Badriyah mendesak sanksi hukum yang berat terharap para pelaku dan pemblokiran situs media sosial yang menjadi wahana promosi lowongan pekerjaan online scam seperti kasus terbaru di Myawaddy, Myanmar itu. (kps/Tribunnews)

Baca juga: 3 Nyawa Melayang dalam Kecelakaan Maut Mobilio Vs Truk LPG di Jalan Tol

Baca juga: KPK: Ada Satu Bakal Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka

Baca juga: Siap-Siap PLN Lakukan Pemadaman Listrik 6 Jam Hari Ini Rabu 11 September 2024

Baca juga: Resmi Turun Harga! Berikut Daftar Harga BBM Hari Ini Rabu 11 Agustus 2024 di Seluruh Wilayah