Rektor Assoc Prof Dr Jebul Suroso: UMP Sudah Memiliki Kurikulum Anti Korupsi

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi melalui peran pendidikan.

Hal ini ditegaskan oleh Rektor UMP, Assoc Prof Dr Jebul Suroso, dalam diskusi publik bertajuk Purbalingga Lawan Korupsi yang digelar dalam rangkaian screening sinemAKSI ACFFest 2024 di Komplek Taman Kota Usman Janatin, Purbalingga, Sabtu (28/9/2024).

Dalam acara tersebut, Rektor UMP menjadi salah satu narasumber bersama Kasatgas IV Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Medio Venda; Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga, H. Ulil Archam, SE.AK., M.Si.; serta Founder Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga, Bowo Leksono.

Diskusi ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi, masyarakat umum, dan aktivis antikorupsi.

Dalam pemaparannya, Rektor UMP Assoc Prof Dr Jebul Suroso menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan dan kebiasaan yang diterapkan sejak dini. UMP, menurutnya, sudah mengambil langkah konkret dengan memasukkan muatan anti-korupsi ke dalam kurikulum dan berbagai aktivitas mahasiswa.

"Kami di UMP tidak hanya berfokus pada mencetak ilmuwan, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Oleh karena itu, semangat anti-korupsi harus selalu disosialisasikan,"

"Salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan mengintegrasikan mata kuliah khusus tentang anti-korupsi, serta muatan antikorupsi dalam berbagai perkuliahan dan kegiatan ekstrakurikuler. Proses edukasi ini penting agar mahasiswa dan masyarakat dapat memahami bahaya korupsi sejak dini," ujar Rektor.

Baca juga: Dukung SDGs, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Luncurkan Program Zero Sampah di Kampus

Baca juga: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Lahirkan 606 Wisudawan Terbaik dalam Wisuda Ke-73

Lebih lanjut, Rektor juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat kampanye antikorupsi secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya ini tidak cukup hanya di tingkat pemerintah atau lembaga, tetapi juga perlu melibatkan setiap elemen masyarakat.

"Korupsi bisa ditekan jika sistem pengelolaan yang transparan diterapkan di setiap sektor. Kita butuh manajemen yang mendukung transparansi, sehingga interaksi antara orang dan sistem menjadi lebih bersih dari praktik-praktik korupsi. Selain itu, ruang publik harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong perilaku antikorupsi," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasatgas IV Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Medio Venda, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, untuk membangun budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

"KPK terus mendorong terciptanya sistem yang transparan dan akuntabel di berbagai lini pemerintahan. Kami juga mengapresiasi keterlibatan universitas seperti UMP yang sudah proaktif dalam menyebarkan semangat antikorupsi di kalangan mahasiswa. Hal ini menjadi langkah awal yang baik untuk membangun generasi yang lebih bersih dari korupsi," ujar Medio Venda.

Sementara itu, Ketua PCNU Purbalingga, H. Ulil Archam, SE.AK., M.Si., menegaskan bahwa peran moral dan agama juga menjadi faktor penting dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran dan integritas yang diajarkan agama harus ditanamkan di seluruh lapisan masyarakat.

Acara ini diawali dengan pemutaran film-film pendek bertema antikorupsi dari ACFFest 2024, yang diharapkan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi masyarakat dalam melawan korupsi. Pemutaran film ini juga menjadi bentuk kampanye kreatif yang digagas oleh CLC Purbalingga dalam rangka mengedukasi publik tentang pentingnya budaya antikorupsi.(tgr)