Sejarah G30S/PKI: Upaya Kudeta PKI dan Pentingnya Pancasila Menurut Ahli Sejarah Undip

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965 menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah Indonesia. 

Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah ideologi dasar negara dari Pancasila menjadi komunis.

Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono, menjelaskan bahwa peristiwa G30S/PKI tidak lepas dari ketegangan ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM) yang berkembang pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) lalu. 

"Semua kelompok ini bersaing untuk memperoleh kekuasaan, yang akhirnya memunculkan konflik terbuka antara PKI dan kelompok nasionalis agama," jelas Singgih pada Senin, 30 September 2024.

Sejak awal, NASAKOM yang berusaha menyatukan tiga ideologi besar—nasionalisme, Islam, dan marxisme—telah menimbulkan pro dan kontra dalam politik Indonesia.

PKI memanfaatkan situasi ini untuk mendekati puncak kekuasaannya dengan pemberontakan pada 30 September 1965, yang mengakibatkan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat.

Singgih juga menekankan bahwa peristiwa G30S/PKI memperlihatkan pengaruh kuat dari kekuatan asing, yaitu Blok Barat yang kapitalis liberal dan Blok Timur yang komunis.

"Peristiwa ini merupakan hasil dari adu domba antara kekuatan asing, yang berusaha mempengaruhi berbagai kekuatan lokal di Indonesia agar berpihak pada salah satu blok," lanjutnya.

Lebih jauh, Singgih menilai bahwa G30S/PKI menjadi titik balik penting bagi Indonesia dalam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan mencegah masuknya ideologi ekstrem yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila.

"Pancasila harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai integrasi yang kokoh," tegasnya.

Singgih menambahkan bahwa pelajaran utama dari G30S/PKI adalah pentingnya mewaspadai pengaruh perang ideologis, baik dari kekuatan asing maupun internal.

Implementasi nilai-nilai Pancasila harus dimurnikan dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum, pemerintahan, hingga politik.

Selain itu, menurut Singgih, peristiwa ini juga mengingatkan bangsa Indonesia akan pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi.

Sebagai bangsa yang plural, perbedaan pendapat adalah keniscayaan, namun harus diselesaikan melalui musyawarah demi kepentingan bersama, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.