Ini Alasan Mengapa Soeharto Menjabat Presiden RI Selama 32 Tahun

Ini Alasan Mengapa Soeharto Menjabat Presiden RI Selama 32 Tahun

TRIBUNJATENG.COM- Soeharto, presiden kedua Indonesia, menjabat selama 32 tahun (1967-1998), menjadikannya salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah modern. 

Awal mula terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia adalah saat ia berhasil menumpas Gerakan 30 September dan menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. 

Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden pada 12 Maret 1967, mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno. 

Setelah periode pertama memimpin sebagai Presiden Indonesia, Soeharto kembali ditunjuk oleh MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. 

Kepemimpinannya yang panjang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena berbagai faktor politik, ekonomi, militer, dan sosial yang menopang kekuasaannya. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa Soeharto mampu bertahan sebagai presiden selama tiga dekade lebih.

1. Transisi Kekuasaan dari Soekarno dan Legitimasi Awal

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, Soeharto memainkan peran penting dalam menumpas apa yang disebut sebagai upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini meningkatkan reputasi Soeharto sebagai penyelamat negara dari ancaman komunisme. 

Selama Januari-Februari 1966, gelombang demonstrasi mahasiswa yang tidak puas dengan kinerja Soekarno kian merebak.  Para demonstran ini mengajukan tiga tuntutan, yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. 

Soekarno yang semakin terdesak pun akhirnya menekan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).  Sejak saat itu, kekuatan politik Soeharto semakin tidak tertanggulangi. 

Pada 1967, ia resmi diangkat sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno, yang saat itu semakin terisolasi secara politik. Legitimasi ini didukung oleh Angkatan Darat, yang memberikan dukungan penuh kepada Soeharto, serta oleh kelompok-kelompok antikomunis di masyarakat.

2. Dukungan Militer dan Politik Orde Baru

Soeharto membangun apa yang dikenal sebagai Orde Baru, sebuah rezim yang sangat bergantung pada dukungan militer. Soeharto tidak hanya menjadi Panglima Angkatan Darat tetapi juga berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dengan menempatkan militer sebagai pilar utama stabilitas politik. Jabatan strategis di pemerintahan, badan usaha milik negara, dan lembaga-lembaga penting negara lainnya diisi oleh perwira militer yang setia kepada Soeharto. Dengan cara ini, Soeharto dapat menekan oposisi politik dan mengontrol kekuatan-kekuatan lain di dalam negeri.

3. Pemberlakuan Sistem Demokrasi Pancasila

Soeharto memperkenalkan sistem Demokrasi Pancasila, yang pada praktiknya jauh dari sistem demokrasi sejati. Pemilu tetap diadakan setiap lima tahun, namun dengan pengaturan yang sangat terkontrol. Partai-partai politik yang diizinkan untuk berpartisipasi sangat terbatas, dan partai pendukung pemerintah, Golkar, selalu memenangkan mayoritas kursi. Dengan cara ini, Soeharto memastikan bahwa kekuasaannya tetap langgeng tanpa adanya ancaman serius dari oposisi.