Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pilgub Jateng 2024

Debat Pilgub Jateng Memanas, Hendi dan Gus Yasin Saling Jawab Soal TPP ASN dan Korupsi 

Debat perdana Paslon Pilgub Jateng semakin seru. Usai Balon Gubernur Jateng, bakal calon Wakil Gubernur Jateng mulai beradu gagasan.

Penulis: budi susanto | Editor: Muhammad Olies
istimewa
Luthfi-Taj Yasin paparkan visi tata kelola bersih dan akuntabel di Debat Pilkada Jateng 2024, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pemerintahan transparan. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Debat perdana Paslon Pilgub Jateng semakin seru.

Usai Balon Gubernur Jateng, bakal calon Wakil Gubernur Jateng mulai beradu gagasan.

Pada pendalaman visi misi, Handrar Prihadi atau Hendi dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin bahkan beradu gagasan mengenai korupsi.

Hal tersebut saat Hendi dan Gus Yasin menjawab pertanyaan dari para penelis.

Pertanyaan tersebut tentang adaptasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) agar kinerja tetap koheren dengan susunan kementerian baru dengan jumlah banyak.

Hendi menjawab, pastinya harus ada penyesuaian dengan susunan kementerian baru.

Hal tersebut harus ada penyesuaian OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Namun keputusan pemerintah harus dijalankan karena Pemprov adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Tapi perubahan SOTK tidak bisa sertamerta dijalankan juka belum ada peraturan pemerintah terkait SOTK.

Jika belum ada peraturan terbaru, maka pihaknya akan melaksanakan miskin struktur kaya manfaat dan fungsi.

"Hal tersebut untuk memastikan langkah ke depan bisa memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat Jateng," jelas Hendi, Rabu (30/10/2024).

Baca juga: "Bersama Hendi, Maaf Ulangi, Gus Yasin" Momen Luthfi Salah Sebut Pasangan, Penonton Auto Gerrr

Baca juga: Desa Terpencil Jadi Sorotan Luthfi di Debat Pilgub Jateng: "Pemimpin Harus Tahu Masalah Warga"

Adapun Gus Yasin menanggapi keterangan Hendi, ia mengatakan SOTK pastinya ada perubahan.

Ada sejumlah lembaga yang dirubah, namun Pemprov Jateng pada UU Nomor 23 Tahun 2013 menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

ASN Pemprov Jateng 83 persen adalah generasi Z dan milenial. ASN juga sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi.

Dulu pernah dilakukan satu OPD satu desa binaan, jadi satu OPD harus mengetahui kinerja seluruh kinerja OPD di Jateng.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved