Debat Pilgub Jateng Memanas, Hendi dan Gus Yasin Saling Jawab Soal TPP ASN dan Korupsi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Debat perdana Paslon Pilgub Jateng semakin seru.

Usai Balon Gubernur Jateng, bakal calon Wakil Gubernur Jateng mulai beradu gagasan.

Pada pendalaman visi misi, Handrar Prihadi atau Hendi dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin bahkan beradu gagasan mengenai korupsi.

Hal tersebut saat Hendi dan Gus Yasin menjawab pertanyaan dari para penelis.

Pertanyaan tersebut tentang adaptasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) agar kinerja tetap koheren dengan susunan kementerian baru dengan jumlah banyak.

Hendi menjawab, pastinya harus ada penyesuaian dengan susunan kementerian baru.

Hal tersebut harus ada penyesuaian OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Namun keputusan pemerintah harus dijalankan karena Pemprov adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Tapi perubahan SOTK tidak bisa sertamerta dijalankan juka belum ada peraturan pemerintah terkait SOTK.

Jika belum ada peraturan terbaru, maka pihaknya akan melaksanakan miskin struktur kaya manfaat dan fungsi.

"Hal tersebut untuk memastikan langkah ke depan bisa memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat Jateng," jelas Hendi, Rabu (30/10/2024).

Baca juga: "Bersama Hendi, Maaf Ulangi, Gus Yasin" Momen Luthfi Salah Sebut Pasangan, Penonton Auto Gerrr

Baca juga: Desa Terpencil Jadi Sorotan Luthfi di Debat Pilgub Jateng: "Pemimpin Harus Tahu Masalah Warga"

Adapun Gus Yasin menanggapi keterangan Hendi, ia mengatakan SOTK pastinya ada perubahan.

Ada sejumlah lembaga yang dirubah, namun Pemprov Jateng pada UU Nomor 23 Tahun 2013 menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

ASN Pemprov Jateng 83 persen adalah generasi Z dan milenial. ASN juga sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi.

Dulu pernah dilakukan satu OPD satu desa binaan, jadi satu OPD harus mengetahui kinerja seluruh kinerja OPD di Jateng.

"Jadi sudah biasa ASN dengam perubahan birokrasi," terangnya.

Hendi pun mengatakan, Gus Yasin dan Mas Ganjar memang sudah pernah melakukan hal tersebut tentang perubahan.

Namun situasinya kini berbeda, karena kementerian jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Hendi juga setuju dengan apa yang dilakukan saat Gus Yasin menjabat sebagai Wakil Gubernur Jateng.

"Namun lebih menunggu PP nya dulu, dari pada keliru dan APBD tidak bisa untuk kemanfaatan dan permasalahan ke depan. Tapi saya setuju dengan perubahan, saya adalah hopping (kawan) Gus Yasin," terang Hendi dengan bahasa khas Semarangan.

Pada pertanyaan kedua, moderator menanyakan mengenai capaian kapasitas institusi dengan tantangan pungli yang mencapai 4,96 yang lebih tinggi dari nasional.

Moderator menanyakan inovasi kebajikan publik yang akan diterapkan untuk memberantas pungli di Jateng.

Hal tersebut dijawab oleh Gus Yasin, ia menuturkan Jateng telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelayanan publik.

Temuan dan pelanggaran di Jateng jiga meningkatkan pada 2019-2023, di mana rata-rata 18 persen dengan pelanggaran kontrn kekerasan.

Untuk itu ia ingin memberikan pendidikan akhlak dan pendidikan antikorupsi berbasis ISO 37001 serta pemerintah desa akan kami terapkan pelayanan tanpa tatap muka.

"Anggaran pengawasan juga akan kami tingkatkan hingga tingkat desa, kami ingin meningkatkan integritas dan daya saing," terangnya.

Jawaban Gus Yasin pun dirasa Hendi belum menjawab pertanyaan dari Moderator.

Hendi juga berujar, program Gus Yasin keren. Namun yang ditanyakan adalah Pungli semakin naik.

Saya punya pengalaman saat di Kota Semarang, di mana ASN di Pemkot Semarang ingin pindah ke Pemprov Jateng.

Hal tersebut karena saat itu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemprov Jateng tinggi.

Namun setelah TPP ASN Pemkot Semarang saya naiknkan, ASN Pemprov Jateng ingin bekerja di Pemkot Semarang.

"Harusnya kalau Gus Yasin saat terpilih, Apakah TPP dinaikin. Jangan sampai ASN bekerja harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan. Jadi tidak hanya bilang jangan korupsi jangan korupsi," kata Hendi dan melempar pertanyaan ke Gus Yasin.

Gus Yasin pun langsung menanggapi pertanyaan Hendi, TPP akan ditingkatkan karena kinerja yang baik.

Namun karena hanya SOP itu tidak menjamin, karena SOP sudah ketat semua.

"Untuk itu kami akan menambahkan pendidikan akhlak dan moral, kalaupun SOP sudah baik namun jika jiwa ASN masih korupsi tetap saja. Kami akan jadi contoh untuk hal tersebut," imbuhnya.