3 Amanat UU P2SK yang Harus Dilaksanakan LPS, Jadi Penyelenggara Program Penjaminan Polis

Sejak tahun 2023, LPS telah membentuk Badan Supervisi dan melakukan identifikasi kebutuhan SDM untuk PPP.

Selain itu, LPS juga menyusun proses bisnis dan tata kelola yang lebih baik agar mampu menjalankan fungsi baru ini secara efektif.

Dalam jangka pendek, LPS menargetkan penyelesaian peraturan pelaksanaan terkait UU P2SK pada tahun 2024, serta persiapan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang untuk memastikan kesiapan operasional PPP

Amanat UU P2SK merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem keuangan di Indonesia, dan LPS berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan serius.

Melalui penyelenggaraan PPP, peningkatan kecepatan pembayaran klaim, serta penyesuaian organisasi dan SDM, LPS bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme LPS, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan di Indonesia. (*)