DP3AP2KB Kabupaten Tegal Dorong Percepatan Penurunan Stunting Lewat Diseminasi Audit Kasus 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal, melaksanakan diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) untuk semester kedua tahun 2024. 

Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Tegal  Titis Cahayaningsih, menjelaskan pentingnya hasil AKS sebagai dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan percepatan penurunan angka stunting.

"Melalui diseminasi ini, pihak terkait dapat mengetahui faktor risiko yang berkontribusi pada kasus stunting, khususnya pada ibu hamil, ibu nifas, serta anak di bawah usia dua dan lima tahun," ujar Titis, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (6/11/2024). 

AKS semester kedua tahun ini, sambung Titis, berfokus pada Desa Muncanglarang, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal yang menjadi salah satu prioritas penanganan stunting, dengan angka stunting awal tahun mencapai 32 persen. 

Sampel audit mencakup dua balita, dua ibu hamil, dan dua ibu pasca persalinan yang menjadi representasi untuk memahami risiko penyebab stunting di desa tersebut.

"Menurut survei dan analisis, faktor risiko stunting pada ibu hamil mencakup anemia, Kurang Energi Kronik (KEK), rendahnya asupan gizi, kondisi rumah yang tidak layak, tidak ada akses jamban dan air minum layak, hingga keterbatasan ekonomi," jelas Titis. 

Sementara ibu pasca persalinan, dikatakan Titis sering menghadapi risiko akibat komplikasi, jarak kelahiran yang terlalu dekat, kurangnya pengetahuan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta faktor stres karena tinggal bersama keluarga besar.  

"Balita juga berisiko mengalami stunting jika ibu saat hamil mengalami anemia dan KEK, ditambah dengan pola asuh yang tidak tepat karena tingkat pendidikan orang tua yang rendah, serta kondisi ekonomi yang kurang mampu," ungkapnya. 

Kepala Puskesmas Bumijawa Muhammad Afwan menuturkan, hampir seluruh rekomendasi Tim Pakar AKS telah ditindaklanjuti oleh TPPS Kecamatan, kecuali untuk bantuan tunai bersyarat yang memerlukan dukungan dari OPD terkait. 

Pemerintah Desa (Pemdes) berkomitmen menindaklanjuti perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan jamban, dan pengajuan bantuan tunai bersyarat. 

Pemdes juga akan mengalokasikan anggaran untuk transportasi kader posyandu dan bidan desa, serta menyediakan anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita yang datang ke posyandu.

"Pelaksanaan AKS ini membawa kabar baik karena mampu mendorong konvergensi aksi di tingkat desa," tutur Afwan. 

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada Posyandu berprestasi tingkat Kecamatan Bumijawa, dengan peringkat terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, dan 3. 

Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektor dalam upaya bersama untuk mengatasi stunting di Kabupaten Tegal. (dta)