Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pilkada 2024

Debat Publik Kedua Pilkada Sukoharjo 2024, Etik: Digitalisasi Layanan Publik Jadi Prioritas

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor Urut 1, Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo menjalani

Penulis: Agus Iswadi | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG/Agus Iswadi
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor Urut 1, Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo menjawab pertanyaan dari panelis saat debat publik terbuka putaran kedua di Hotel Brothers pada Rabu (6/11/2024) malam. 

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor Urut 1, Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo menjalani debat publik terbuka putaran kedua di Hotel Brothers pada Rabu (6/11/2024) malam.

Debat publik kedua kali secara konsep sama dengan debat pertama yakni pendalaman terkait visi misi calon. Hal tersebut dilakukan lantaran pasangan Etik-Sapto menjadi calon tunggal pada kontestasi politik tahun ini. Pasangan yang didukung PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, PAN, Nasdem, PSI, Perindo,  Demokrat Buruh dan PBB tersebut bakal melawan kotak kosong pada 27 November 2024.

Debat publik putaran kedua kali ini mengambil tema pembangunan daerah melalui pengembangan olahraga, teknologi dan pendidikan dengan reformasi hukum yang berpihak kepada masyarakat. Debat terbagi menjadi enam sesi.

Dalam kesempatan tersebut, pasangan Etik-Sapto menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis yang terdiri dari tokoh masyarakat, praktisi hukum, olahragawan, akademisi dan wartawan dalam Focus Group Discussion (FGD). Ada empat panelis, masing-masing Galang Taufani, Pardiman, Wendy Dian Patriana dan Budi Istiyanto.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Syakhbani Eko Raharjo menyampaikan, ada empat tema dalam debat putaran kedua kali ini yakni teknologi, olahraga, pendidikan dan reformasi hukum. Debat yang merupakan salah satu metode kampanye merupakan bagian pendidikan politik bagi pemilih untuk berpartisipasi terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Sukoharjo.

"Diharapkan debat ini dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya," kata Syakhbani.

Dalam sesi pendalaman visi misi, Calon Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengatakan, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan nilai 4,35 dengan predikat memuaskan berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan RB.

"Tentunya kami untuk pelayanan di Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan digital akan kami prioritaskan terutama di sektor perizinan," katanya.

Selain sektor perizinan, terangnya, digitalisasi juga akan dikembangkan terkait pajak dan retribusi. Selanjutnya digitalisasi juga akan didorong untuk pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk). Seperti penyediaan aplikasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kartu tanda penduduk dan akte kematian.

"KTP dan KK (permohonan) bisa diakses secara online. Kedepan soal kependudukan selesai di tingkat desa atau kelurahan," tuturnya.

Dalam rangka mengoptimalkan digitalisasi tersebut, lanjutnya, tentu harus disiapkan sarana dan prasarananya. Dengan begitu masyarakat akan dimudahkan dalam mengurus adminduk.

Calon Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menambahkan, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai layanan melalui smartphone.

"Di Kabupaten Sukoharjo hampir seluruh wilayah tidak ada blank spot. Selain itu semua desa sudah terkoneksi dengan jaringan fiber optik," imbuhnya.

Sementara itu perkembangan digital tidak luput dari adanya dampak negatif seperti judi online, pornografi dan lainnya. Calon Bupati Sukoharjo, Etik bakal melibatkan dinas terkait untuk memfilter situs website yang mengandung judi online, pornografi dan lainnya.

Wakil Bupati Sukoharjo, Sapto mengungkapkan, perlu adanya langkah pencegahan dan edukasi terhadap masyarakat rentan utamanya anak-anak terkait dampak negatif perkembangan digital. Baik itu melalui edukasi yang menarik serta melibatkan instansi dan peran serta keluarga.

"Kita punya saluran kearifan saluran komunikasi yang efektif, ada PKK, ada Karangtaruna, ada struktur lembaga di tingkat desa. Ini semua kita optimalkan, sehingga ruang ini kita optimalkan untuk mencegah dampak negatif tersebut," jelasnya. (Ais).

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved