Aplikasi SIPESAT: Inovasi Layanan Tamu di Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan meluncurkan aplikasi SIPESAT. 

Aplikasi SIPESAT merupakan singkatan dari sistem pelayanan efsien, sigap, dan akurat tamu, diluncurkan secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir, di ruang paripurna DPRD setempat.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir mengungkapkan bahwa kehadiran SIPESAT diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan di lingkungan DPRD.

Azmi menekankan, pentingnya transparansi dan efisiensi dalam setiap layanan publik, terutama yang langsung melibatkan masyarakat.

"Aplikasi SIPESAT ini adalah wujud komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik, yang tidak hanya cepat tetapi juga akurat dan efisien," ungkap Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir, Rabu (13/11/2024).

Pihaknya berharap, aplikasi ini bisa menjadi inspirasi bagi instansi lain di Kota Pekalongan dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital.

"Semoga, SIPESAT ini bisa menjadi langkah awal dari berbagai inovasi lain yang akan mendukung terwujudnya smart governance di Kota Pekalongan," ucapnya.

Dengan diluncurkannya aplikasi SIPESAT, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan mampu mewujudkan visi pelayanan publik yang lebih baik.

SIPESAT tidak hanya dirancang untuk mencatat kunjungan, tetapi juga untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi tamu yang datang.

"Harapannya, aplikasi ini akan meningkatkan kepuasan tamu, serta mempermudah kinerja staf sekretariat dalam mengelola administrasi kunjungan," imbuhnya.

Selain itu, SIPESAT juga diharapkan bisa terus dikembangkan dengan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Integrasi dengan sistem lain yang ada di DPRD, maupun Pemerintah Kota Pekalongan akan menjadi fokus pengembangan ke depan agar sistem pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif.

"SIPESAT, bukan hanya aplikasi biasa tapi simbol komitmen, bahwa pelayanan publik harus selalu berada pada standar tertinggi untuk masyarakat," katanya. (Dro)