Pakta Integritas Wujudkan Manajemen Pemerintahan Demak Yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pemkab Demak melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 di Gradika Bina Praja.

Penandatanganan ini sendiri dilakukan oleh seluruh Kepala OPD, dan Camat.

Baca juga: USM Gelar Penandatanganan Pakta Integritas Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto menyatakan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut bertujuan mewujudkan birokrasi bersih serta bebas dari korupsi. Serta membantu mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Menurutnya penyerahan DPA-SKPD ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Harapannya agar berbagai tahapan pembangunan, baik itu fisik maupun non fisik dapat segera mungkin dilaksanakan.

Selain itu penyerapan anggaran harus segera dimulai sesuai dengan triwulan yang telah dibuat, sehingga penumpukan kegiatan di akhir tahun tidak akan terjadi.

”Ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan sejak dini. Saya optimis bahwa dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, setiap program dan kegiatan yang terangkum dalam DPA-SKPD dapat dijalankan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Tandatangani Pakta Integritas KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025

Lebih lanjut Sekda meminta kepada setiap kepala perangkat daerah dapat benar-benar memahami dan menginternalisasi target-target yang telah ditetapkan. 

Visi, misi, dan strategi pelaksanaan tugas masing-masing agar dipahami dan dilaksanakan agar semua bergerak searah menuju tujuan bersama.

“Saya minta Bapak Ibu kepala perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi program dan kegiatan di SKPD nya secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja tahun 2023 sebagai bahan instropeksi, agar kesalahan dan kekurangan yang terjadi di tahun lalu tidak terulang kembali,” pungkasnya. (adv)