Jelang Pilkada, Kesbangpol Kudus Antisipasi Konflik Horizontal Berbasis Agama

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus terus memantau dinamika sosial jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal itu untuk memastikan bahwa di Kabupaten Kudus tidak ada konflik horizontal yang berbasis agama atau kepercayaan.

Kepala Badan Kesbangpol Kudus Mohammad Fitriyanto mengatakan, pihaknya senantiasa menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kudus.

Koordinasi ini sekaligus untuk memperkuat fungsi kerukunan dan toleransi. Terlebih saat jelang Pilkada.

“Ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi kami dalam meneguhkan Kudus sebagai daerah yang toleransinya tinggi,” kata Aan sapaan akrab Fitriyanto dalam pembinaan forum kerukunan umat beragama untuk menyukseskan Pilkada 2024 di Pendopo Kudus, Kamis (14/11/2024).

Dalam forum tersebut selain dihadiri oleh FKUB, juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi keagamaan yang ada di Kudus. Dalam forum ini, kata Aan, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kudus untuk menghormati keputusan setiap individu dalam menentukan pilihan.

Sebelumnya pihaknya juga senantiasa memantau kondisi sosial jelang Pilkada. Pasalnya dinamika jelang Pilkada mengalami peningkatan intensitas. Untuk itu jangan sampai ini menjadi konflik yang berbasis agama atau kepercayaan.

“Selama ini kami juga monitoring bersama FKUB yang di dalamnya terdapat perwakilan dari berbagai agama. Tokoh agama itu bisa memberikan arahan kepada jemaahnya untuk tidak golput. Kemudian mengarahkan kepada jemaahnya bahwa berbeda pilihan itu boleh, asal tetap bersaudara dan kemudian menghindari politik identitas,” kata Aan.

Sampai saat ini, kata Aan, di Kabupaten Kudus belum ada tanda-tanda atau gejolak yang mengarah pada konflik sosial yang berbasis agama gara-gara Pilkada. Kalaupun ada dinamika, kata Aan, masih dalam tahap wajar dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Kemudian pihaknya juga tengah menyiapkan mitigasi ketika terdapat konflik sosial berbasis agama atau kepercayaan gara-gara Pilkada. Yakni dengan menjalin koordinasi dengan Forkopimda, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus, dan FKUB untuk bersama-sama bergerak saat konflik benar-benar meletus.

“Tapi kalau melihat progres sampai saat ini belum mengarah ke sana (konflik). Semoga saja tidak,” kata dia. (*)