Rumah Sekdin DKK Kendal Digerebek Bawaslu, Diduga Langgar Netralitas Pilkada 2024

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL- Sejumlah petugas Bawaslu Kendal melakukan penggerebekan terhadap rumah sekretaris Dinas Kesehatan (DKK) Kendal, Parno.

Parno diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN, dengan hadir secara langsung pada acara salah satu paslon Pilkada Kendal yang dilangsungkan di River Walk Boja beberapa hari lalu.

Adapun penggerebekan dilakukan oleh Bawaslu bersama jajaran kejaksaan dan pihak kepolisian di rumah Parno di Desa Damarsari Kecamatan Cepiring, Kendal, Jumat (22/11/2024) sore.

Di rumah megah dua lantai berwarna cokelat itu, petugas tak menemukan keberadaan Parno. Rumah nampak sepi dengan kondisi pintu tertutup rapat.

Petugas kemudian bergeser ke pondok pesantren milik Parno yang berlokasi tak jauh dari rumah. 

Lagi-lagi, usaha petugas untuk bertemu dan meminta klarifikasi terhadap Parno tak membuahkan hasil.

Baca juga: 3.924 APK Dicopot Paksa, Bawaslu Kendal: Melanggar Aturan Pilkada 2024

Baca juga: 2 Pelanggaran Netralitas ASN di Masa Kampanye Diteruskan Bawaslu Kota Semarang ke BKN

Informasi yang dihimpun dari pengurus pondok, Parno masih berada di rumah saat Jumat pagi. Namun, ia kemudian keluar rumah dan hingga sore tak kunjung pulang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kendal, Muhammad Athoillah mengatakan kedatangannya ke rumah Parno dalam rangka untuk klarifikasi atas dugaan pelanggaran netralitas. 

Terlebih, Parno tak mengindahkan undangan Bawaslu saat diminta hadir di kantor Bawaslu guna keperluan klarifikasi.

"Sore ini kami mengunjungi rumah beliau untuk meminta klarifikasinya," katanya usai penggerebekan di rumah Parno, Jumat (22/11/2024) sore.

Ia menerangkan, pihaknya berhak mendatangi rumah Parno jika yang bersangkutan tak merespons undangan klarifikasi Bawaslu.

Pihaknya juga telah melakukan dua kali pemanggilan, namun Parno lagi-lagi tak kelihatan batang hidungnya.

Pemanggilan pertama dilakukan hari Rabu untuk hadir klarifikasi di hari Kamis, (21/11/2024). 

Kemudian pemanggilan kedua dilakukan di hari Kamis untuk klarifikasi di hari Jumat, (22/11/2024).

"Kasusnya sudah teregister di Bawaslu. Apabila dengan dua panggilan yang bersangkutan tidak hadir, maka kami akan melakukan klarifikasi di tempat dengan mendatangi rumahnya," tegas Athoillah.

Meskipun tak bisa bertemu Parno, Bawaslu akan tetap mengusut kasus ini sampai tuntas. Bahkan, pihaknya juga telah mendapatkan bukti yang hingga kini masih didalami.

Adapun proses klarifikasi dilakukan dalam jangka waktu 3+2 hari.

"Jika alat bukti yang kami temukan memenuhi unsur, kami lanjutkan prosesnya ke sentra penegakan hukum terpadu," tandasnya.

Periksa 8 Pegawai

Selain melakukan pemanggilan kepada Parno, Bawaslu juga mengundang 7 pegawai lain yang diduga turut terlibat, yakni kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan relawan calon bupati dan wakil bupati pada Kamis (21/11/2024).

Pemanggilan dilakukan sebagai bentuk klarifikasi laporan masyarakat mengenai acara pengumpulan kader posyandu yang diduga disusupi kampanye oleh salah satu paslon Pilkada Kendal.

Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan pihaknya telah bersurat kepada para oknum ASN yang diduga terlibat dukungan tersebut.

Namun hingga Jumat (22/11/2024), hanya sekretaris Dinas Kesehatan Kendal (DKK) yang tidak memenuhi panggilan Bawaslu.

"Kemarin kami sudah mengundang 8 orang, tapi belum semuanya hadir. Hari ini, ada tambahan yang hadir tapi Sekdin DKK belum juga hadir," katanya, Jumat (22/11/2024).

Di sisi lain, ia mengimbau agar ASN mematuhi asas netralitas Pilkada yang dikuatkan dengan putusan MK 136 yang dijelaskan bahwa pejabat daerah, TNI/Polri, ASN dan Kades dilarang melakukan kampanye.

"Itu ada hukuman pidananya," terangnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Abidin belum merespons atas dugaan kasus tersebut.

Terpisah, Pj. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari akan segera mengkonfirmasi dugaan kasus tersebut, termasuk meminta keterangan lengkap dari Bawaslu.

"Kami konfirmasi dulu kepala dinasnya, dan kami juga masih menunggu keterangan lengkap dari Bawaslu," tandasnya. (ags)