Pilkada 2024
Ketua Umum DPN KORPRI Desak Bawaslu Tegas Awasi ASN
Menjelang masa tenang Pilkada Serentak 2024, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia
Penulis: dina indriani | Editor: muh radlis
“Saya percaya Bawaslu memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjaga integritas Pilkada. Namun, pengawasan tidak hanya dilakukan secara pasif, tetapi harus proaktif agar tidak ada ruang bagi pelanggaran,” ujar Zudan.
Ia juga menekankan bahwa netralitas ASN tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab institusi yang menaungi mereka.
Oleh karena itu, ia meminta para pimpinan instansi pemerintahan untuk turut mengawasi dan memberikan arahan kepada jajarannya selama masa tenang.
Zudan menyampaikan optimismenya bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi momentum demokrasi yang damai dan bermartabat.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana kondusif dan tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat memecah belah.
“Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan penuh kebahagiaan dan persaudaraan. Mari kita sukseskan Pilkada dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Salam hangat juga ia sampaikan kepada seluruh pihak, termasuk para penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, agar bersama-sama mewujudkan Pilkada yang sukses tanpa adanya gangguan.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengorbankan prinsip demokrasi demi kepentingan sesaat. Pilkada yang damai adalah cerminan kematangan kita sebagai bangsa,” tambahnya.
Untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN, Zudan mengusulkan agar Bawaslu bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman, guna memastikan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas.
“Kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam mengawasi praktik ketidaknetralan. Semua pihak harus berperan aktif agar proses demokrasi tidak terciderai,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya berdampak pada hasil Pilkada, tetapi juga pada kredibilitas birokrasi sebagai institusi yang melayani masyarakat tanpa memandang afiliasi politik.
“Kredibilitas birokrasi kita dipertaruhkan di sini. Jangan sampai ASN menjadi alat politik, karena tugas mereka adalah melayani masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Menutup pesannya, Zudan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai momentum perubahan yang positif bagi daerah masing-masing.
Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.
“Suara Anda adalah penentu masa depan daerah. Gunakan hak pilih Anda dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” pesannya.
Dengan berbagai imbauan ini, Zudan berharap Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi tonggak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat.(din)
Komisi II DPR RI Soroti Kredibilitas dan Integritas Komisioner KPUD di 21 Daerah yang Harus PSU |
![]() |
---|
Bawaslu Jepara Berikan Empat Catatan Evaluasi kepada KPU Terkait Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Penghematan Anggaran, KPU Karanganyar Bakal Serahkan Sisa Dana Hibah Pilkada 2024 di Kisaran 3,5 M |
![]() |
---|
Penetapan Pemenang Pilkada Jateng 2024: 32 Daerah Tuntas, 3 Daerah & Hasil Pilgub Tunggu Putusan MK |
![]() |
---|
Sah, Ischak-Kholid Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih 2024-2029 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.