Wali Kota Murka, 17 Lurah dan Sekcam Ikut Cawe-cawe Pilkada 2024

TRIBUNJATENG.COM - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, meluapkan kekecewaan atas keterlibatan sejumlah lurah dan sekretaris camat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Danny menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terlibat.

Dari total 17 teridentifikasi, 14 di antaranya adalah lurah, sementara yang lainnya merupakan sekretaris camat.
 "Saat ini yang terdeteksi bukan hanya sepuluh, tetapi sudah 14 lurah, total 17 orang termasuk beberapa sekcam," kata Danny Pomanto di kediamannya di Jl Amirullah, Kamis (5/12/2024).

Danny mengungkapkan bahwa dirinya sudah melaporkan secara lisan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengenai temuan tersebut.

"Saya sudah menghadap secara lisan untuk diproses, saya menghadap kemarin di Wamen (Bima Arya), disampaikan untuk menjadi pembelajaran," ujarnya.

Danny meminta arahan dari Bima Arya terkait apakah para ASN tersebut akan diproses secara hukum.

Bima Arya menegaskan bahwa mereka harus diproses agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi aparatur lainnya agar tidak terlibat dalam politik praktis.

"Saya bertanya apakah ini akan diproses atau tidak, kalau tidak, akan menjadi modus. Kalau diproses, tentu ada risikonya, (jawaban Wamen) proses saja Pak, supaya jadi pembelajaran," kata Danny Pomanto mengutip hasil pertemuannya dengan Wamendagri Bima Arya.

Jika terbukti bersalah, para lurah dan sekcam tersebut berisiko dipecat karena melanggar kode etik ASN.

"Risikonya bisa sampai dipecat, bukan hanya nonaktif atau nonjob, karena mereka terlibat dalam proses pemilu. Jika terbukti, saya mungkin akan memilih jalur independen untuk melaporkan mereka," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul 17 Lurah-Sekcam Makassar Main Politik, Danny Pomanto Murka Laporkan ke Wamen Bima Arya