Ditunggu, Besaran Resmi Biaya Haji 2025 Ditentukan Akhir Desember Ini

"Kami lihat lebih besar atau rendahnya dari 2024,” pungkas dia.

Baca juga: Alasan Mega Aulia Pemeran Tukang Bubur Naik Haji Nangis Minta Sinetronnya Tak Ditayangkan Lagi

Baca juga: Melihat Produksi Kerajinan Gerabah Anglo di Makam Haji

Diberitakan sebelumnya, Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) segera menetapkan dan mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. 

“Kami menunggu usulan pemerintah BPIH."

"Sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi VIII DPR RI. kecuali yang dulu,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Rabu (4/12/2024).

“Yang dulu itu kami tidak setuju karena tidak menyebut Badan (Penyelenggara Haji)."

"Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, segera usulkan lagi,” imbuh dia.

Menurut Marwan Dasopang, Komisi VIII DPR RI sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk diizinkan menggelar rapat kerja di tengah masa reses, jika Kemenag dan BPH telah mengusulkan besaran BPIH 2025.

Masa reses DPR RI berlangsung mulai 6 Desember 2024.

Marwan Dasopang khawatir tak ada lagi waktu untuk membahas dan mengesahkan besaran BPIH 2025, jika menunggu masa reses selesai pada Januari 2025.

“Kami sedang menunggu, bahkan kami sudah meminta izin kepimpinan DPR untuk bersidang di masa reses."

"Itu saking seriusnya kami,” kata Marwan.

“Tapi kalau tidak ada kesepakatan di pemerintah, kami akan umumkan juga, bukan di Komisi VIII salahnya, jangan disebut-sebut Komisi VIII,” ujar dia.

Baca juga: RESMI, Seleksi Petugas Haji Tahun 2025 Dibuka, Simak Formasi, Syarat hingga Jadwal Pelaksanaan

Baca juga: Haji 2025 : Keberangkatan Jemaah Perdana Dimulai 2 Mei: Kesiapan dan Inovasi Baru dari Kemenag

Marwan Dasopang memastikan Komisi VIII DPR RI tak akan menunda-nunda pengesahan anggaran yang diusulkan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025, jika memang sudah dianggap cukup dan memadai. 

Untuk diketahui, Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) soal pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 seharusnya digelar pada Senin (11/11/2024).

Namun rapat tersebut tak dilanjutkan karena Komisi VIII DPR RI melihat ada masalah dualisme penyelenggaraan haji yang dianggap belum clear.