Segini Kisaran Harga Rumah Subsidi di Jateng Tahun 2025, Mendagri Sebut Hemat Hemat Rp 10,50 Juta

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui BP Tapera akan kembali menyalurkan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tahun 2025.

BP Tapera mendapatkan mandat untuk menyalurkan dana sebesar Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan tersebut, pihaknya telah menggandeng 39 bank penyalur yang terdiri dari 7 bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Khusus di Jateng, yaitu BPD Jawa Tengah dan BPD Jawa Tengah Syariah.

"Di mana 39 bank penyalur itu juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS)," ujarnya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran FLPP dan Tapera Tahun 2025 pada Senin (23/12/2024).

Baca juga: PPN 12 Persen, Wiwid : Tahun Depan Bakal Lebih Sulit Cari Rumah Subsidi

Menurut dia, dengan dilakukannya penandatanganan tersebut, maka perbankan bisa langsung melaksanakan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP pada awal Januari 2025 mendatang.

Berpenghasilan Rendah

Program Rumah Subsidi KPR merupakan program pemerintah yang menyediakan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejauh ini, bank penyalur yang ikut dalam program ini di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Heru merinci dari angka itu, untuk penyaluran KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 34.420 unit atau senilai Rp 4,27 triliun, sementara untuk KPR Tapera mencapai 979 unit.

Sementara, di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jumlah rumah subsidi KPR yang disalurkan sudah mencapai 33.769 unit dengan nilai Rp 4,2 triliun. “Kami mendukung upaya dari Pak Menteri untuk bisa ikut menyukseskan gerakan 3 juta rumah ini,” pungkasnya.

Harga Rp 166 Juta

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah menyediakan 11.000 unit rumah subsidi seharga Rp 166 juta untuk memenuhi kebutuhan rumah.

Kepala Disperakim Jateng Arief Djatmiko menyampaikan Kabupaten Brebes menjadi wilayah dengan angka backlog tertinggi yakni 22.453.

Disusul Kabupaten Tegal 22.106, Kabupetan Klaten 21.634, Kota Semarang 21.184, serta Kota Surakarta 17.016. Sedangkan daerah dengan kebutuhan rumah terkecil ialah Kota Salatiga sebanyak 1.906 rumah.

Disperakim berupaya mengurangi angka backlog berbagai program. Termasuk memfasilitasi penjualan rumah bersubsidi seharga Rp 166 juta per unit (harga 2024).

 "Kendala utama data terus berkembang, karena jumlah orang tiap tahun pasti bertambah, belum ditambah adanya urbanisasi. Tapi kami sudah lakukan intervensi mulai dari progran RTLH bagi yang tak mampu, kemudian KPR bagi masyarakat," ungkap Arief.

Pemerintah telah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010 atau sudah 15 tahun berjalan hingga saat ini. Selama 15 tahun ini, sebanyak 1,59 juta rumah sudah disalurkan melalui skema FLPP.