Pemkab Kudus Siapkan 7 Lokasi Proyeksi Dapur MBG, Tersebar di 6 Kecamatan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan tujuh lokasi yang diproyeksikan menjadi dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menyasar tujuh bangunan sekolah SD yang sudah tidak terpakai dampak program regrouping beberapa tahun yang lalu.

Meliputi, SD 1 Karangbener di Kecamatan Bae, SD 4 Margorejo di Kecamatan Dawe, SD 1 Sidorekso di Kecamatan Kaliwungu, SD 1 Tenggeles di Kecamatan Mejobo, SD 3 Loramkulon di Kecamatan Jati, serta SD 3 Gribig dan SD 5 Besito di Kecamatan Gebog. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Revlisianto Subekti mengatakan, tujuh lokasi yang diusulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pada 3 dan 8 Januari bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora), Kodim 0722/Kudus, dan beberapa pihak terkait.

Tujuh lokasi tersebut sifatnya alternatif yang diusulkan Pemkab Kudus kepada BGN untuk dijadikan dapur MBG/SPPG. Semuanya memanfaatkan bangunan SD yang sudah diregrouping dan sudah tidak digunakan lagi. 

Dengan usulan tersebut, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Kudus menunggu keputusan dan tindaklanjut oleh BGN. Apakah nantinya bisa dilakukan perbaikan sarpras dan dijadikan sebagai SPPG. 

"Awalnya Kodim 0722/Kudus diminta cek tiga lokasi di Kaliwungu, Bae, dan Dawe. Kami pemerintah daerah berinisiatif menambah jadi 7 alternatif yang diinventarisir, dengan pertimbangan kalau hanya tiga lokasi nantinya harus mengkover 3 kecamatan," terangnya.

Dengan menyiapkan lokasi anternatif berupa gedung bekas SD, lanjut Revlisianto, nantinya diharapkan tidak ada pembangunan baru. Namun, memanfaatkan gedung yang sudah ada, meskipun saat ini kondisi gedung SD kurang representatif. 

Pihaknya juga bakal melakukan inventarisasi bangunan-bangunan SD lainnya yang dinilai masih layak untuk dijadikan SPPG atau dapur MBG. 

Tentunya juga memperhatikan terkait ketersediaan air bersih, instalasi listrik, juga pengelolaan limbah. Beberapa pertimbangan tersebut dimaksudkan agar seiring berjalannya waktu pelaksanaan MBG tidak memunculkan hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan.

"Soal hal lain, proses MBG ini sepenuhnya jadi urusan BGN, kami sifatnya koordinatif. Meskipun dengan adanya edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan, pemerintah daerah diminta untuk mencadangkan anggaran dari APBD. Pemkab Kudus sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,378 miliar untuk mengkover 73.655 siswa hanya untuk SD dan SMP negeri dan swasta. Itu belum sampai ke MI, MTS dan lainnya. Hanya diminta menyediakan sekitar 5 persen dari total estimasi," tuturnya. 

Pelaksanaan MBG pertama di Kabupaten Kudus rencananya bakal dimulai pada 13 Januari menyasar 3.729 sasaran dalam rangka uji coba MBG selama sepekan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat MBG di Ponpes Nashrul Ummah Mejobo.

Dari jumlah tersebut, 3.496 di antaranya kategori pelajar dan sisanya ibu hamil/menyusui dan balita. Sementara sasaran keseluruhan program MBG di Kabupaten Kudus berkisar 206 ribu sasaran. Terdiri dari pelajar KB, Paud, TK, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0722/Kudus, Mayor Inf. Muhlisin menambahkan, tugas TNI dalam hal ini membantu percepatan program MBG, artinya terlibat dalam perencanaan dan persiapan.

Kata dia, selain tujuh lokasi alternatif yang sudah disiapkan pemerintah daerah, Kodim 0722/Kudus juga menyiapkan satu lokasi berupa eks Kodim yang berada di Kecamatan Jati. Sehingga total ada 8 lokasi alternatif dan semuanya sudah dilaporkan ke BGN. Sementara kebutuhan loaksi dapur MBG atau SPPG di Kabupaten Kudus untuk menjalankan program MBG diperkirakan mencapai 88 dapur.