Sebanyak 155 Sapi Potong di Banyumas Terjangkit PMK, Pemkab Awasi Ketat Keluar Masuk Ternak

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Hingga Selasa (14/1/2024) terdata ada 155 ternak sapi potong terkena PMK dan 37 ternak yang menderita cacar sapi/kerbau (Lumpy Skin Disease/LSD).

"Dari ternak yang terkena PMK, terdapat 6 ternak yang dijual, 7 ternak yang mati, dan 2 ternak yang sudah sembuh," ujar
Kepala Dinkannak Kabupaten Banyumas Sulistiono. 

Dia mengatakan saat ini sedang mengambil vaksin PMK di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

"Hari ini (15/1/2024), kami mengambil vaksin dari provinsi, dropping tahap pertama sebanyak 1.900 dosis, itu target pelaksanaannya sampai dengan 31 Januari. 

Nanti dilanjutkan tahap kedua pada bulan Februari, sebanyak 2.100 dosis," terangnya. 

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar meminta Dinas Perikanan dan Peternakan (Dinkannak) meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak guna mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

"Kami sudah minta meningkatkan pengawasan pergerakan hewan-hewan ternak dari mana pun. 

Lalu lintas hewan harus diperhatikan," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (15/1/2025). 

Pihaknya memastikan akan melakukan upaya preventif dalam pengawasan lalu lintas ternak yang masuk maupun keluar wilayah Banyumas melalui Kabupaten Kebumen, Bumiayu (Kabupaten Brebes, Purbalingga, maupun Cilacap). 

Apabila terjadi sesuatu hal yang urgen maka akan melakukan tindakan kedaruratan atas PMK pada ternak itu.

Terkait dengan vaksin PMK, dia mengatakan permasalahan vaksin tersebut akan dibawa dalam rapat masalah pangan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Besok ada rapat pangan di provinsi, ini masalah akan saya bawa supaya daerah-daerah yang berpotensi ada PMK, lebih baik divaksin semua," terangnya. (jti) 

Baca juga: ODGJ di Genuk Semarang Makan Kucing Hidup-hidup, Pemilik Terkejut

Baca juga: Trans Semarang Kaji Penambahan Nilai BOK untuk Operator

Baca juga: Banyak Armada Trans Semarang Perlu Peremajaan, Dewan Minta Ada Kajian Pengelolaan