Berita Semarang
Dewan Soroti Kebutuhan Hunian di Semarang, Perlu Kolaborasi Antar Daerah
DPRD Kota Semarang menyoroti kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mengatasi backlog kebutuhan hunian yang mencapai 624.906 unit pada 2045.
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: raka f pujangga
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Kota Semarang menyoroti kebutuhan hunian bagi masyarakat.
Dewan menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah.
Baca juga: Kisah Ajaib di Tengah Bencana Banjir Kendal: Rumah Kasmini Selamat Padahal di Depan Tanggul Jebol
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati menyerukan perlunya langkah konkret untuk mengatasi backlog kebutuhan hunian yang diperkirakan mencapai 624.906 unit hingga tahun 2045.
“Kita harus mengatasi backlog kebutuhan hunian yang terus meningkat," ucapnya, Jumat (24/1/2025).
Dini menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan akses ke perumahan yang layak.
Menurutnya, banyak keluarga yang tidak mampu membeli rumah karena keterbatasan finansial, sehingga mereka terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak huni.
Oleh karena itu, Dini mendukung program "TUKU LEMAH OLEH OMAH," yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpendapatan terbatas memiliki rumah.
Program ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Semarang.
Dini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pengembangan permukiman, khususnya di kawasan Tembalang yang memiliki potensi besar.
"Dalam proses perizinan pembangunan perumahan, baik pihak swasta maupun BUMN, sangat penting untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan," paparnya.
Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak keseimbangan ekosistem sehingga menyebabkan bencana seperti banjir." Ujarnya.
Selain itu, Dini mengusulkan perlunya kerjasama dengan pemerintah kabupaten lain untuk meningkatkan kapasitas penyediaan perumahan.
Baca juga: Muhammad Albar Wabup Wonosobo Pamit Tinggalkan Rumah Dinas, Kembali ke Desa Tieng Kejajar
“Kerjasama dengan daerah lain sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dalam penyediaan perumahan yang layak,” tambah Dini.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah dapat menjadi kunci dalam mengatasi masalah perumahan yang kompleks di Semarang.
Menurut Dini, dengan sinergi yang baik antara pemerintah kota dan kabupaten, diharapkan bisa menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk permasalahan hunian di masa depan. (eyf)
KONI Semarang Gelar Bintek Keuangan untuk Wujudkan Transparansi |
![]() |
---|
Program 'Keluarga Cemara' Kota Semarang Mulai Berjalan, Ini Respon Para Ibu |
![]() |
---|
Wacana 6 Hari Sekolah Kembali Muncul, DPRD Kota Semarang Dorong Kajian Mendalam |
![]() |
---|
Kronologi Tahanan Kasus Pelecehan Seksual Tewas Dikeroyok 2 Temannya di Dalam Sel Polsek Genuk |
![]() |
---|
Pudakpayung dan Penggaron Belum Terhubung ATCS, Ini Penjelasan Dishub Kota Semarang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.