Ketua DPRD Jateng: Pembatasan Elpiji 3 Kg Perlu Persiapan Matang Agar Tidak Meresahkan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menilai kebijakan pemerintah yang membatasi distribusi elpiji 3 kg hanya di tingkat pangkalan masih perlu dipersiapkan dengan baik. 

Ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini tidak menimbulkan kepanikan dan kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi.

Menurut Sumanto, perubahan pola distribusi ini berpotensi membuat masyarakat resah, terutama mereka yang bergantung pada elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari. 

Jika tidak disosialisasikan dengan baik, kebijakan ini bisa memicu panic buying, di mana masyarakat akan berbondong-bondong membeli gas dalam jumlah besar karena takut kehabisan.

Baca juga: Harga Resmi dari Pertamina, HET Elpiji 3 Kg dan Bright Gas, Senin 17 Februari 2025

“Kebijakan ini sebenarnya punya tujuan baik, tetapi harus ada kesiapan yang matang agar tidak membuat masyarakat panik. Pemerintah perlu memastikan ada alternatif yang jelas sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan di lapangan,” ujar Sumanto, Senin (17/2/2025).

Selain kesiapan distribusi, Sumanto juga menyoroti perlunya riset terkait energi alternatif. 

Menurutnya, jika ada sumber energi lain yang lebih murah dan mudah diakses oleh masyarakat, maka peralihan dari elpiji 3 kg bisa dilakukan secara perlahan dan tidak memberatkan masyarakat kecil.

“Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai energi alternatif yang bisa dikembangkan. Jika harganya lebih murah dan ketersediaannya terjamin, tentu akan lebih mudah bagi masyarakat untuk beralih dari elpiji 3 kg. Selain itu, ini juga bisa membantu mengurangi beban subsidi energi yang selama ini cukup besar,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembatasan distribusi elpiji 3 kg, tetapi juga mencari solusi jangka panjang agar masyarakat tidak mengalami kesulitan. 

Jika ada energi alternatif yang lebih murah dan mudah diakses, maka transisi dari elpiji 3 kg akan lebih mulus dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Dengan persiapan yang matang, sosialisasi yang menyeluruh, dan riset yang mendukung, Sumanto optimistis kebijakan ini bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat kecil yang masih sangat bergantung pada gas subsidi tersebut," imbuhnya. (*)