Bupati Kudus Sam’ani Intakoris akan Selalu Tawaduk Kepada Orangtua, Masyarakat, dan Para Kiai

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris akan terus berusaha tawaduk kepada orangtua, masyarakat, dan para kiai. Pasalnya hal itu menjadi modal dalam memimpin daerah Kabupaten Kudus.

Bentuk ketawadukannya, sebelumnya dia meminta restu kepada orangtua dan kepada para kiai agar dalam memimpin Kabupaten Kudus diberi kelancaran dan mampu menangani segenap persoalan yang ada di dalamnya.

 “Sebelum pelantikan ini tetap berdoa kepada Allah. Selalu tawadu sama orangtua, sama masyarakat, sama rama kiai sambil menunggu pelantikan,” kata Sam’ani.

Baca juga: Sam’ani-Bellinda Siap Kerja Tangani Berbagai Masalah di Kabupaten Kudus

Dalam perjalanannya memang Sam’ani acap meminta restu kepada para kiai di Kudus semenjak niatnya maju sebagai calon bupati.

Di antara kiai yang menjadi tumpuan Sam’ani dalam mengharapkan doanya yaitu KH Asnawi dan KH Ulin Nuha Arwani. Selain itu ada juga beberapa kiai yang merestui langkahnya untuk memimpin Kudus.

Kiai sebagai sosok sentral dalam kehidupan sosial-agama di Kabupaten Kudus memang menjadi magnet bagi para tokoh politik maupun birokrat. Untuk itu restu dari para kiai merupakan hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Bahkan dalam beberapa kesempatan kampanye pasangan Sam’ani-Bellinda, hampir selalu ada kiai yang hadir untuk mendoakan. Ini menjadi legitimasi tersendiri bahwa pasangan ini juga mendapatkan restu dari para kiai. Selain itu Sam’ani juga acap sowan kepada para kiai.

“Namanya silaturahmi (kepada para kiai) boleh saja. Memohon dukungan supaya pemerintahan berjalan baik, selamat, bisa menjalankan visi dan misi,” kata Sam’ani.

Doa restu dari orangtua, kata Sam’ani, juga merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Ini bagian dari dukungan moral dari orang yang melahirkan agar diberi kekuatan dalam memimpin Kudus. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu dukungan penuh dari masyarakat.

 Sebab sebagai seorang pemimpin perlu adanya legitimasi bahwa kepemimpinan itu baik atau buruk. Dan legitimasi itu yang berhak memberikan yaitu masyarakat yang dipimpinnya. (*)