Puluhan Mahasiswa HMI Unjukrasa di Depan Gedung DPRD Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (20/2/2025).

Demo mahasiswa HMI bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan anggaran dan transparansi penggunaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Kudus.

Koordinator aksi, Habib Maulana mengatakan, ada empat poin tuntutan yang disuarakan pengunjukrasa.

Meliputi, efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan makan siang gratis, revisi Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba), serta transparansi atau keterbukaan dalam penanganan isu daerah.

Terkait tuntutan agar dilakukan evaluasi anggaran Makan Siang Gratis (MBG), mahasiswa HMI menilai bahwa program makan siang gratis seharusnya tidak mengesampingkan sektor penting lainnya, seperti pendidikan dan hak asasi manusia (HAM). HMI Kudus meminta pemerintah agar meninjau ulang efektivitas program tersebut, supaya tidak merugikan masyarakat.

Terkait kajian ulang pemangkasan anggaran (efisiensi), HMI mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran dinilai dilakukan tanpa disertai kajian mendalam. Pengunjukrasa meminta adanya transparansi alokasi anggaran, supaya tidak berdampak pada pelayanan publik.

Perihal Revisi UU Minerba, pengunjukrasa menyerukan revisi menyeluruh terhadap UU Minerba yang dinilai berpotensi bisa merugikan masyarakat dan negara. Mereka mendesak agar setiap kebijakan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai isu daerah yang selama ini belum mendapat perhatian serius. Kami menuntut pemerintah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, khususnya terkait program yang dirasa kurang prioritas," tuturnya.

Perwakilan anggota DPRD Kudus, Kholid Mawardi menemui pengunjukrasa di depan kantor DPRD Kudus.

Sebagai anggota perlemen, Kholid memastikan bahwa poin-poin aspirasi pengunjukrasa bakal disampaikan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, Kholid menegaskan bahwa efisiensi anggaran di Kudus tidak terlalu berdampak signifikan. Sehingga tidak perlu risau lagi, selanjutnya masyarakat fokus mendukung pemerintah untuk kemajuan daerah.

"Kami tetap mendukung perjuangan mahasiswa dan akan mengawal tuntutan ini hingga ke Jakarta. Kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dan memastikan bahwa anggaran yang dikurangi tidak akan menghambat pelayanan publik," jelas dia. (Sam)