Dukung AEO, Bea Cukai Tanjung Emas Tinjau GS Battery 

TRIBUNJATENG.COM, Semarang – Bea Cukai Tanjung Emas terus berperan aktif dalam mendorong dunia usaha untuk meningkatkan kepatuhan kepabeanan dan daya saing global. Salah satu upayanya adalah mendukung PT GS Battery dalam proses sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO), sebuah status yang memberikan berbagai kemudahan kepabeanan bagi pelaku usaha yang berkomitmen terhadap kepatuhan dan keamanan rantai pasok internasional.

Sebagai bagian dari proses tersebut, peninjauan lapangan dilakukan pada 26 Februari 2025 oleh Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC bersama Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan PT GS Battery dalam memenuhi standar AEO, termasuk aspek kepatuhan kepabeanan, keamanan rantai pasok, dan efisiensi prosedur perdagangan internasional.

Kepala Divisi Procurement PT GS Battery, Andreas Bambang Purnama, menyampaikan harapannya agar GS Battery dapat naik status menjadi AEO.

“Kami ingin semakin meningkatkan kepatuhan kepabeanan dan mendapat masukan dari Bea Cukai. Dengan rekomendasi yang diberikan, kami bisa segera menindaklanjutinya agar lebih siap bersaing di pasar internasional,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Emas, Rr. Retno Murti Dewayani, menegaskan bahwa status AEO tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas.

“Dengan menjadi AEO, perusahaan dapat memperoleh berbagai fasilitas kemudahan kepabeanan, sehingga proses impor lebih lancar dan efisien. Hal ini berdampak pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Program AEO merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperlancar arus perdagangan dan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperoleh status AEO, diharapkan efisiensi proses impor meningkat, sehingga dapat mendukung kelancaran produksi dan pertumbuhan industri dalam negeri. (*)