Seusai Ikut Retret, Bupati Semarang Ngesti Nugraha Sebut Kebijakannya Harus Sinkron dengan Pusat

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengungkapkan bahwa visi misi dan kebijakan kepala daerah nantinya harus sejalan dengan program pemerintah pusat.

Hal tersebut Ngesti ungkapkan seusai dirinya bersama kepala daerah lain mengikuti retret di Akmil, Magelang sejak 21 hingga 28 Februari 2025.

“Jadi bagus sekali, dalam rangka sinkronisasi program pemerintah pusat, terkait asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto dan visi misi kami harus sejalan,” kata dia seusai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (3/3/2025).

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Serahkan Sertifikat Hasil Konsolidasi Tanah di Kabupaten Semarang

Baca juga: Harga Cabai di Kabupaten Semarang Melambung Lagi Capai Rp100 Ribu per Kg, Ini Kata Petani

Menurut dia, terdapat sejumlah kebijakan yang sudah dan belum dilaksanakan dalam sinkronisasi tersebut.

Beberapa di antara yang sudah dilakukan yakni terkait beasiswa pendidikan, kepesertaan JKN-KIS gratis, infrastruktur, serta program ketahanan pangan.

“Kami akan terus membangun infrastruktur (jalan) di wilayah perbatasan (kabupaten).

Selain itu, masalah pembangunan air bersih, kami petakan dusun-dusun mana yang membutuhkan dan kami kaji sampai ketemu solusinya,” kata Ngesti.

Untuk persoalan kesehatan, dia menyebutkan program kepesertaan JKN-KIS gratis yang selama ini sudah berjalan selama kepemimpinannya pada periode sebelumnya dan akan terus dilanjutkan.

“Yang tetap kami pertahankan yaitu BPJS gratis karena betul-betul bermanfaat.

Untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis), nanti untuk item-itemnya akan kami kaji,” imbuh dia.

Terkait ketahanan pangan, Ngesti menambahkan bahwa Kabupaten Semarang memiliki total 180 hektare lahan produktif untuk beras organik.

Dia mendorong peningkatan produktivitas serta penggunaan beras organik untuk memperkuat ketahanan pangqn. 

“Ini akan terus kami maksimalkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi karena beras organik selain kualitasnya lebih baik, harga jualnya lebih tinggi,” lanjut dia.

Mengenai efisiensi anggaran, Ngesti berpendapat hal tersebut tidak terlalu mengganggu pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Nantinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang akan memikirkan solusi untuk memfokuskan penggunaan anggaran pada program yang telah dia sebutkan.

“Nanti akan ada retret pada tahun yang akan datang, untuk evaluasi, termasuk hasil sinkronisasinya kami dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Nantinya seperti apa kami mengikuti,” pungkas Ngesti. (*)