93 KPM PKH Kota Pekalongan Tak Lagi Bergantung pada Bansos

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan mencatat, sebanyak 93 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Kota Pekalongan resmi, graduasi atau keluar dari kepesertaan bantuan sosial (bansos).

Graduasi ini menandakan, keberhasilan program dalam meningkatkan taraf ekonomi penerima manfaat.

Pendamping program PKH pada Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Niken Damayanti menyebut, dari jumlah 93 orang tersebut, Kecamatan Pekalongan Barat menjadi wilayah dengan jumlah graduasi tertinggi, yakni 36 KPM.

"Disusul Kecamatan Pekalongan Selatan sebanyak 24 KPM, Kecamatan Pekalongan Timur 18 KPM, dan Kecamatan Pekalongan Utara 15 KPM," ucapnya, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya, graduasi ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam memberdayakan KPM melalui berbagai intervensi, seperti program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta edukasi keuangan dan usaha.

"Proses graduasi dilakukan berdasarkan, asesmen terhadap kondisi ekonomi penerima manfaat. Dimana, mereka yang sudah memiliki usaha yang berkembang, penghasilan tetap yang cukup, atau meningkat kesejahteraannya, didorong untuk mandiri agar bantuan dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Disampaikan Niken, program PKH sendiri merupakan bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. 

"Dengan adanya graduasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat naik kelas dari penerima bansos menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi," kata Niken.

Graduasi ini juga didukung, atas keberhasilan pemerintah menyediakan program pahlawan ekonomi nusantara (PENA) bagi, warga penerima bansos untuk mendapat permodalan dan pelatihan usaha senilai Rp 2,4 juta, serta pendampingan sampai usahanya berjalan lancar dan sukses.

Disamping itu, bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, atau menemukan ketidaktepatan penerima, pemerintah telah menyediakan mekanisme usul dan sanggah melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial RI. Aplikasi ini, bisa diunduh secara gratis lewat playstore.

“Aplikasi tersebut memungkinkan, masyarakat untuk mengusulkan diri atau orang lain yang dianggap layak menerima bantuan."

"Selain itu, mereka juga bisa menyanggah jika ada penerima yang dinilai tidak memenuhi syarat," ungkapnya.

Dengan adanya fitur ini, diharapkan distribusi bansos menjadi lebih tepat sasaran dan transparan. 

"Kami terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan keadilan sosial dalam penyaluran bantuan," tandasnya. (Dro)