Siap-siap, TPID Jateng Gelar Pasar Murah Ramadan 2025

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menghadapi Ramadan 2025, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng menyiapkan strategi untuk menekan kenaikan harga sejumlah komoditas. 

Selain menggelar pasar murah, tim juga akan melibatkan kepolisian guna menindak para penimbun barang.

Diterangkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, beberapa komoditas mengalami lonjakan harga, termasuk cabai rawit merah yang kini tembus lebih dari Rp100 ribu per kilogram.

Baca juga: Tangani Kasus TBC di Jateng, Ahmad Luthfi Galakkan Program Speling

Baca juga: Komisi D DPRD Jateng Siap Kawal Perbaikan Jalan Provinsi Rusak di Blora

“Mendekati Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), kami telah menyiapkan beberapa langkah strategis."

"Salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) serta pemantauan pasar agar tidak terjadi penimbunan barang demi keuntungan besar."

"Satgas Pangan pun akan turun ke lapangan untuk mengawasi,” ujar Sujarwanto Dwiatmoko, Rabu (5/3/2025).

Meski harga beberapa komoditas naik, Sujarwanto memastikan stok bahan pangan cukup. 

Misalnya, cadangan beras diperkirakan masih aman untuk lima bulan ke depan.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa gerakan pangan murah akan digelar di lima wilayah pada 6-7 Maret 2025 yakni Kabupaten Semarang, Pemalang, Kota Salatiga, Kendal, dan Purworejo.

Baca juga: Bupati Arief Rohman Minta Bantuan DPRD Jateng Kawal Perbaikan Jalan Provinsi yang Rusak di Blora

Baca juga: Jam Kerja ASN di Pemprov Jateng Dikurangi Selama Ramadan, Pelayanan Diminta Tetap Maksimal

Dalam kegiatan ini, TPID Jateng bersama Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng serta BUMD guna menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. 

Sejumlah komoditas akan dijual dengan harga khusus seperti beras Rp11 ribu per kilogram, minyak goreng Rp14 ribu per liter, dan cabai kemasan 250 gram seharga Rp15 ribu.

Sujarwanto Dwiatmoko menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi juga menjaga tingkat inflasi. 

Berdasarkan catatan BPS Jateng, pada Januari-Februari 2025, Jawa Tengah mengalami deflasi akibat kebijakan subsidi listrik 50 persen. 

Namun, seiring dengan berakhirnya subsidi pada Maret-April 2025, kemungkinan inflasi kembali meningkat.