LDII Imbau Masyarakat Terapkan Hidup Sederhana di Tengah Efisiensi Anggaran Pemerintah

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA --  Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dalam kondisi ini, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengimbau masyarakat untuk menerapkan hidup sederhana, tetap bekerja keras, dan meningkatkan kepedulian sosial.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengungkapkan bahwa salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia adalah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor industri berorientasi ekspor.

Baca juga: LDII Kota Semarang Semarakkan Salat Tarawih Bersama di Rumah Dinas Wali Kota

Baca juga: Tarling Bersama Gubernur Jateng : 5 Sukses Ramadhan LDII Jateng: Dari Puasa hingga Zakat Fitrah

 “Sejak akhir 2024 hingga kuartal pertama 2025, puluhan ribu karyawan terkena PHK di Pulau Jawa,” ujarnya dalam Media Gathering, Minggu (9/3/2025).

Hidup Sederhana dan Konsep Muzhid-Mujhid dalam Islam

Meskipun pemerintah berupaya membuka lapangan kerja, seperti melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap sekitar 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan anggaran dan operasional.

KH Chriswanto menekankan pentingnya menerapkan konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yaitu hidup tidak berlebihan tetapi tetap bekerja keras. “Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam,” tegasnya.

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi akibat PHK. KH Chriswanto mengingatkan agar mereka tetap tawakal dan tidak menghadapi situasi dengan emosional. Menurutnya, krisis yang disikapi dengan emosi justru dapat memicu krisis sosial.

Ia juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial. “Keluarga yang mampu bisa membantu keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK atau kebangkrutan usaha. Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” tambahnya.

Optimalisasi PAD dan Efisiensi Anggaran Daerah

KH Chriswanto juga menyoroti peran kepala daerah dalam mengatasi dampak efisiensi anggaran. Ia mengajak kepala daerah yang baru saja memenangkan Pilkada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pusat.

“Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya. Ia juga menekankan bahwa pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

Selain itu, pembangunan daerah bisa didorong melalui kerja sama dengan sektor swasta menggunakan skema Public-Private Partnership (kemitraan publik-swasta). Dengan strategi yang tepat, seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik, kepala daerah tetap bisa menjalankan roda pemerintahan secara efektif meskipun menghadapi keterbatasan keuangan.

Komunikasi yang Efektif untuk Menghindari Keresahan Publik

Dalam situasi ekonomi yang sulit, KH Chriswanto menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah dan masyarakat.