Keluh Kesah Warga yang Terganggu dengan Maraknya Parkir Liar di Purwokerto

Bertahun-tahun potensi yang seharusnya masuk untuk pendapatan daerah, hanya dinikmati oleh kantong-kantong pribadi," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (13/3/2025). 

Padahal nominal itu bisa dipakai untuk perbaikan infrastruktur atau juga pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Kondisi ini dinilai tidak baik-baik saja.

Anggota dewan kemudian mendesak pengelola, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan (Dishub). 

Adapun pada 2026 target parkir dinaikan menjadi Rp5 miliar. 

Bagyo yang juga Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan angka tersebut masih sangat rasional. 

Dia mensimulasikan dengan jumlah juru parkir di Banyumas ada 1.545 orang.

Juru parkir menyetor Rp10 ribu per hari. 

Ditemukan angka maka dalam setahun lebih dari Rp5,6 miliar.

"Dengan sistem bagi hasil 60 persen untuk juru parkir dan 40 persen untuk pemerintah, daerah tetap mendapat lebih dari Rp2 miliar," jelasnya. 

Ia mencontohkan sistem parkir di Yogyakarta.

Di Yogyakarta juru parkir diposisikan sebagai mitra pemerintah. 

Mereka tidak tunduk kepada pihak lain selain pemerintah dan menyetor pendapatan parkirnya langsung ke kas daerah dengan sistem bagi hasil.  

Dia mengusulkan penggunaan sistem berbasis aplikasi untuk memantau setoran parkir secara real-time. 

Ia mengatakan jangan sampai Purwokerto dikenal sebagai ‘Kota Parkir’ karena sistem yang semrawut.