DPRD Kritik Pemkab Semarang, Kasus Temuan PBG Palsu Ternyata Belum Dilaporkan ke Polisi

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - DPRD Kabupaten Semarang kecewa terhadap lambatnya gerak Pemkab Semarang atas temuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) palsu.

Disebutkan, sudah beberap bulan sejak awal temuan kasus PBG palsu tersebut, tak kunjung pula dinas terkait membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.

Padahal, bukti fisik sudah ada dan diyakini tidak hanya satu-dua korban, namun entah alasan apakah yang membuat pemerintah tak bertindak cepat serta tegas.

Baca juga: Kemahasiswaan Universitas Terbuka Semarang Gelar Camp Ramadhan 2025

Baca juga: Kasus Kehamilan Tak Diinginkan di Kota Semarang Cukup Tinggi Tapi Rumah Aman Bagi Korban Minim

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengkritik lambannya respons Pemkab Semarang terhadap kasus temuan PBG palsu. 

Hingga saat ini, kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian.

Padahal, temuan tersebut sudah terjadi beberapa bulan lalu.

"Sudah beberapa bulan sejak PBG palsu itu ditemukan."

"Ternyata sampai hari ini belum ada informasi ke DPRD bahwa kasus tersebut telah dilaporkan."

"Ini menunjukkan Pemkab Semarang lambat bergerak untuk penyelesaian kasus," ungkap Bondan Marutohening seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (17/3/2025).

Bondan Marutohening menegaskan bahwa jika kasus PBG palsu terus dibiarkan, Pemkab Semarang berisiko kehilangan marwah dan kewibawaannya.

"Ini pemalsuan dokumen negara."

"Kalau dipalsukan, pemerintah jadi tidak ada harganya."

"Semua harus bergerak untuk mengungkapnya secara gamblang," ujarnya.

Baca juga: Begini Carut-marutnya Pengembang Perumahan Punsae Semarang, Warga Terancam Diusir Bank

Baca juga: Dramatis Penangkapan Pelajar Semarang Bersajam Hendak Tawuran di Salatiga, Warga Ikut Bantu

Pihaknya juga menyoroti kemungkinan adanya kasus serupa yang belum terungkap. 

"Karena itu, harus dilaporkan ke kepolisian, karena sudah masuk ranah hukum."