Berita Jawa Tengah
Pemprov Jateng Raih Penghargaan MCP Tertinggi dari KPK, Bukti Integritas Pemerintahan!
Selamat, Pemprov Jateng meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: budi susanto | Editor: deni setiawan
TRIBUNJATENG.COM, BANTUL - Peprov Jateng kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kali ini, Pemprov Jateng meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan tersebut diberikan langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu (19/3/2025).
Baca juga: Ini Janji Kombes Pol Latif Usman Wakapolda Jateng yang Baru, Segera Bersih-bersih
Baca juga: Jadi Narasumber WAMI Goes to Campus, Kemenkum Jateng Tekankan Pentingnya Perlindungan Hak Cipta
Acara ini dihadiri para kepala daerah dari DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
MCP merupakan program pencegahan korupsi yang diinisiasi KPK untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Nilai MCP Pemprov Jateng terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2023, nilai MCP mencapai 90,80 dan meningkat menjadi 95,56 di 2024.
"Ini membuktikan bahwa integritas di Lingkungan Pemprov Jateng, termasuk di tingkat kabupaten/kota, terus kami jalankan," ujar Taj Yasin.
Ada delapan sektor utama yang menjadi fokus MCP KPK dalam pencegahan korupsi, yaitu:
1. Perencanaan dan penyusunan anggaran
2. Pelayanan publik yang transparan
3. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4. Pengadaan barang dan jasa yang bersih
Baca juga: Optimis Mudik Dongkrak Ekonomi Jateng, Ketua DPRD Sumanto Minta Pemda Fasilitasi Pemudik Yang Baik
Baca juga: Pengelola Daya Tarik Wisata Jateng Diminta Terus Berbenah Sambut Wisatawan Selama Libur Lebaran 2025
5. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara akuntabel
7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)
Menurut Taj Yasin, Pemprov Jateng terus memperkuat pengawasan dalam Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) agar tidak terjadi penyimpangan.
"Kami tidak mau bermain-main."
"Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur harus benar-benar memiliki integritas tinggi," tegasnya.
Taj Yasin juga mengapresiasi seluruh ASN di Lingkungan Pemprov Jateng serta pemerintah kabupaten/kota yang terus menjaga tren positif dalam integritas dan tata kelola pemerintahan.
"Insya Allah, ke depan bisa mempertahankan capaian ini dan bahkan meningkatkannya," tambahnya.
Selain Pemprov Jateng, penghargaan MCP tertinggi dari KPK juga diberikan kepada tiga kabupaten di Jawa Tengah yakni Kabupaten Sragen, Batang, dan Wonogiri. (*)
Baca juga: Puluhan Sopir di Terminal Bulupitu Purwokerto Jalani Tes Kesehatan dan Urine, Berikut Hasilnya
Baca juga: PLN UP3 Kudus Jamin Pasokan Listrik Aman Selama Idulfitri 1446 Hijriah
Baca juga: 2 RS dan 8 Puskesmas di Pantura Kota Tegal Buka 24 Jam, Layani Pemudik Tanpa Lihat Domisili
Baca juga: Cuma 5 Menit, Totok Warga Randublatung Blora Sudah Dapatkan Uang Pecahan Baru untuk Lebaran
Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Purworejo Pilih Pasif: Modal Belum Ada, Bingung Mau Ngapain |
![]() |
---|
Kades Sawit di Purworejo Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Serbaguna, Proyek 2020-2023 |
![]() |
---|
Dalih Butuh Dana Biayai Anak, Wanita Selundupkan Sabu untuk Suaminya di Lapas Semarang |
![]() |
---|
4 Polisi Terluka Buntut Bentrok Ormas Saat Rizieq Shihab Ceramah di Pemalang |
![]() |
---|
Jateng Provinsi Tertinggi Kasus PHK, Januari-Juni 2025 Sudah Ada 10.995 Orang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.