Kebijakan Tarif Impor AS Dinilai Berisiko Ganggu Ekspor Jateng, Pemerintah Daerah Lakukan Mitigasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Kebijakan tarif impor baru sebesar 32 persen yang digulirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Indonesia diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap iklim investasi di Jateng. 

Terutama di sektor industri padat karya seperti garmen dan alas kaki, yang selama ini menjadi andalan ekspor provinsi ini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, menyampaikan kekhawatirannya terhadap langkah proteksionis dari AS tersebut. 

Menurutnya, Amerika Serikat saat ini merupakan mitra dagang terbesar Jateng, dengan kontribusi ekspor mencapai 41,53 persen atau sekitar 4,47 miliar dolar AS dari total ekspor luar negeri provinsi ini.

“Ekspor dari Jateng paling besar memang ke Amerika, disusul Jepang 8,45 persen dan Cina sekitar 6,10 persen. Produk yang dikirim seperti alas kaki dan pakaian jadi, baik rajut maupun non-rajut,” ungkap Sakina, Jumat (11/4/2025).

Meski kebijakan ini baru ditetapkan dan belum diterapkan secara penuh, Sakina menilai potensi gangguan terhadap ekspor Jateng sangat besar. 

Ia mengakui dampaknya mungkin belum terasa sekarang, namun perlu langkah antisipatif agar ke depannya tidak menimbulkan gejolak besar, terutama di sektor ketenagakerjaan.

“Memang saat ini belum terasa karena aturannya masih dalam proses. Tapi bisa dipastikan kebijakan ini akan berpengaruh, dan kami harus bersiap dari sekarang,” paparnya.

Sebagai upaya mitigasi, pemerintah provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng kini aktif berkoordinasi dengan pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya. 

Tujuannya adalah memperluas pangsa pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara saja.

“Strateginya kami arahkan supaya pasar tidak hanya fokus ke Amerika, tapi juga menjangkau negara-negara lain yang punya potensi besar. Diversifikasi pasar menjadi sangat penting sekarang,” tambah Sakina yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Disperindag Jateng.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga 2024, neraca perdagangan Jateng masih menunjukkan surplus. 

Total ekspor non-migas Provinsi Jateng tercatat sebesar 10,76 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impornya yang sebesar 7,84 miliar dolar AS.

Dengan latar belakang tersebut, Sakina berharap kebijakan dagang dari AS ini tidak sampai menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Jateng. Sebab, sektor industri padat karya sangat bergantung pada kelancaran ekspor.

“Investasi tahun lalu tumbuh 14 persen, itu angka yang luar biasa. Kalau investasi tetap stabil dan ekspor bisa terus dikembangkan ke pasar baru, maka serapan tenaga kerja juga bisa tetap tinggi,” imbuhnya.