Sudah Ditentukan! Inilah Calon Lokasi Lahan Sekolah Rakyat di Banyumas, Luasannya 5,2 Hektare

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Anak-anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrem kini dapat terus melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Bupati Kabupaten Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat, Pemkab Banyumas telah memilih lokasinya, yaitu di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang.

Baca juga: Jalan Ciberem dan Banteran Sumbang Banyumas Telah Diperbaiki Setelah Bertahun-tahun Rusak

Baca juga: Calon Lokasi Sekolah Rakyat di Sumbang Banyumas Masih Dikaji Mendalam

Menurutnya, Kabupaten Banyumas termasuk salah satu kabupaten sangat awal dalam mempersiapkan Sekolah Rakyat.

Sebagai bentuk keseriusan, Tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Maulidya Indah Junica mengecek persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyumas pada Minggu (13/4/2025).

Pengecekan diawali dengan mengunjungi lokasi Sekolah Rakyat tahap I di Sentra Satria Baturraden yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kemensos.

Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica berdiskusi dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait persiapan pembangunan Sekolah Rakyat tahap I terutama mengenai kesiapan lahan.

Tujuan dari dibangunnya Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak kurang mampu.

Seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen atau gratis.

Luas lahan Sekolah Rakyat di Banyumas tersebut sekira 5,2 hektare dan statusnya merupakan tanah milik Pemkab.

Kepala DPU Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo mengatakan, Pemkab Banyumas telah mengusulkan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap I, salah satunya telah ditinjau oleh tim dari Kementerian PU.

Lokasi pertama di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang.

Di sana ada lahan milik Pemkab Banyumas seluas 4,5 hektare dan lahan milik Pemerintah Desa Banteran dengan luas sekira 7.000 meter persegi yang berada satu lokasi, sehingga total sekira 5,2 hektare.

"Sementara lahan kedua berlokasi di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, seluas 6,6 hektare, namun terpisahkan oleh jalan kabupaten," ucapnya.

Dirjen sempat menanyakan mengenai kemungkinan adanya lahan sawah yang dilindungi (LSD) di lokasi tersebut.

Terkait hal itu Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas, Sakty Suprabowo mengakui di dua lokasi tersebut ada LSD.

Saat sekarang sedang dilakukan pengajuan pelepasan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terutama lahan di Desa Banteran karena yang pertama diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

"Pada prinsipnya keduanya sudah siap pengajuan pelepasan LSD."

"Semoga prosesnya bisa berjalan cepat," jelasnya.

Dirjen Prasarana Strategis, Maulidya Indah Junica didampingi Kepala Sentra Satria Baturraden Darmanto meninjau beberapa ruangan di Sentra Satria yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat Tahap I.

Maulidya mengakui kolaborasi dalam menyiapkan Sekolah Rakyat di Banyumas sudah kuat.

Baca juga: Ancaman Tegas Bupati Bagi Siapa Saja yang Mempersulit Perizinan dan Investasi di Banyumas

Baca juga: Bupati Banyumas Sadewo Pilih Mobil Dinas Lama, Bakal Beri Motor Baru untuk Pemdes dan Penyuluh

"Sudah terbentuk antara kami dan Kemensos terutama dengan Sentra."

"Berbagai desain sudah didiskusikan, sehingga diharapkan tidak ada halangan," ucapnya.

Terkait Sekolah Rakyat Tahap I, pihaknya tidak berbicara soal lahan karena hanya memanfaatkan di Sentra Satria Baturraden sebagai embrio Sekolah Rakyat.

"Konsep Presiden memang seperti itu, bahwa sementara belum mempunyai lahan, karena intinya beliau menyampaikan nanti ada satu kawasan yang besar, manfaatkan yang ada terlebih dahulu sebagai jembatan," tambahnya.

Dia bersyukur karena dalam proses menyiapkan Sekolah Rakyat di Banyumas tidak ada kendala.

Disinggung mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat dimulai, dia mengatakan hal itu dilakukan secara serentak karena Presiden Prabowo Subianto menginginkan bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2025-2026.

"Kami tarik mundur ke belakang, satu Indonesia seperti itu," imbuhnya.

Program sekolah rakyat ini pada dasarnya adalah bertujuan memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka hidup lebih maju.

Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan konsep sekolah berasrama (boarding school).

Kurikulum yang diterapkan akan mengacu pada standar pendidikan nasional (mata pelajaran formal).

Dengan tambahan materi khusus yang menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan mereka.

Pendaftaran Sekolah Rakyat nantinya memprioritaskan warga di sekitar sekolah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Proses seleksi siswa akan dimulai dengan verifikasi status ekonomi, diikuti dengan tes akademik memastikan kesiapan dan kemampuan calon siswa.

Setiap lokasi Sekolah Rakyat dirancang memenuhi standar kelayakan pendidikan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, tempat olahraga, dan lainnya.

Setelah seluruh persiapan infrastruktur dan penunjangnya selesai, program Sekolah Rakyat dijadwalkan paling cepat mulai beroperasi pada Juli 2025. (*)

Baca juga: Kuota Bertambah Tahun Ini, 939 Jemaah Calon Haji Wonosobo Siap Berangkat ke Tanah Suci

Baca juga: BREAKING NEWS! Akhirnya Diakui Ada Pungli di Rutan Polda Jateng, 3 Petugas Jaga Sudah Ditahan

Baca juga: Kritis! TPA Jatibarang Semarang Diperkirakan Hanya Mampu Tampung Sampah Hingga 5 Tahun

Baca juga: Usaha Stockpile Pasir Tak Berizin Bebas Beroperasi 4 Tahun di Weleri, DPRD Kendal: Lha Kok Bisa?