Masalah Penyelenggaraan Haji Selalu Berulang, Wakil Ketua DPRD Jateng: Harus Serius Diperbaiki

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sinergi antar-lembaga harus dilakukan untuk memastikan layanan ibadah haji tahun 2025 berjalan dengan maksimal dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jamaah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejumlah kekurangan dari penyelenggaraan sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi.

“Penyelenggara haji harus serius memperbaiki celah-celah permasalahan. Jangan sampai penyelenggara terlena dan tidak ada perbaikan,” ungkapnya.

Baca juga: Hari Kartini, Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pemangku Kepentingan untuk Penuhi Hak-Hak Perempuan

Selama ini, katanya, permasalahan penyelenggaraan ibadah haji selalu berulang dengan persoalan yang sama. Mulai dari persiapan, fasilitas penginapan, transportasi, hingga koordinasi antarpenyelenggara.

“Dengan persiapan yang matang, maka tidak akan mengganggu calon jemaah yang akan berangkat,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dia mencontohkan, dalam aspek kesehatan, kesiapan tenaga medis serta fasilitas layanan kesehatan haji, termasuk pelatihan dan kesiapan logistik medis harus dituntaskan sebelum keberangkatan jamaah.

“Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga memberikan kepastian pelayanan yang bermutu tinggi bagi seluruh calon jamaah haji,” tegasnya.

Kemberangkatan jamaah dimulai pada 1 Mei 2025, diawali dari Embarkasi Lombok. Selanjutnya, ribuan jemaah dari berbagai provinsi dijadwalkan menyusul keberangkatannya secara bertahap hingga akhir Mei 2025.

Adapun pemulangan jamaah ke tanah air akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga pertengahan Juli 2025. 

Berdasarkan data dalam dokumen Kementerian Agama, terdapat 30.377 orang jamaah dan petugas 85 dari Jawa Tengah.

“Kita juga berharap, petugas yang telah ditetapkan menjalankan tugas secara profesional demi menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah selama proses ibadah ini,” tandasnya. (*)

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng: Akses Pendidikan Harus Terbuka dan Merata untuk Semua Lapisan Masyarakat