Bupati Kudus Siapkan Bantuan Modal Usaha dan Jaminan Kesehatan PKL, Samani Ajak PKL Jaga Kebersihan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris bersama Wakil Bupati, Bellinda Putri Sabrina Birton menyiapkan program khusus bagi pedagang kaki lima (PKL). Berupa bantuan permodalan dan jaminan kesehatan bagi PKL yang ber-KTP Kudus.

Dua program tersebut masuk dalam program bupati dan wakil bupati Kudus periode 2025-2030 secara berkala. Mulai dari PKL di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, hingga PKL di beberapa lokasi lainnya.

Selain itu, Sam'ani dan Bellinda juga mengajak para PKL untuk meningkatkan kualitas makanan yang diperjualbelikan. Di antaranya, memastikan kebersihan dan higienitas makanan sebelum dijual kepada masyarakat umum.

Satu upaya yang dilakukan dengan membagikan celemek dan sarung tangan plastik, agar dipakai ketika berjualan.

Sam'ani mengatakan, celemek dan sarung tangan sudah mulai dibagikan kepada PKL sejak, Sabtu (26/4/2025) dalam mendukung kebersihan dan higienitas produk pedagang kaki lima di Kota Kretek.

Selanjutnya bisa diteruskan oleh dinas terkait dengan menyasar PKL yang tersebar di berbagai pusat keramaian.

Para PKL juga diingatkan agar selalu mengedepankan kualitas dan kebersihan produk makanan sebelum dikonsumsi masyarakat.

"Celemek dan sarung tangan gratis dari kami. Dalam rangka menjaga kesehatan kita bersama dan kepercayaan pelanggan. Pedagang harus pro terhadap kesehatan masyarakat," terangnya, Senin (28/4/2025).

Di sisi lain, Sam'ani menegaskan bahwa kebijakan penataan kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus untuk prioritas PKL ber-KTP Kudus bukanlah diskriminasi. Melainkan edukasi bagi seluruh PKL agar tertata lebih rapi lagi.

Dia mengaskan, imbauan PKL yang sudah lama berdagang dan menetap di Kudus agar menjadi warga Kudus, tidak tanpa alasan.

Rencananya, pemerintah daerah bakal memberikan program bantuan permodalan untuk pengembangan usaha PKL. Serta memberikan jaminan kesehatan bagi PKL, lantaran masuk dalam kategori pekerja rentan.

"Yang jelas, Pemkab Kudus pro terhadap PKL. Maka dari itu, kami perhatikan terkait kebutuhan PKL, mulai dari bantuan modal hingga jaminan kesehatannya. Nanti bisa diprogramkan dari pemerintah daerah atau CSR, salah satu yang disyaratkan adalah penerima KTP Kudus," tutur dia.

Selain itu, Pemkab Kudus juga berkomitmen untuk membantu kebutuhan PKL. Termasuk kemudahan dalam mengurus izin-izin produk PKL yang masuk dalam kategori UMKM.

Dengan maksud, beberapa upaya tersebut bisa mendongkrak dunia usaha PKL menjadi UMKM naik level. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus.

"Teman-teman PKL ini kami dorong ke depannya membuat koperasi sendiri, untuk apa kesejahtaraan bersama. Sejauh ini, program koperasi merah putih di Kudus baru tahap persiapan dan embrio," ujarnya.