Ahmad Luthfi Tegaskan Kades Harus Tahu Masalah Warga, dari Tukang Ngarit hingga Irigasi Macet

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengingatkan para kepala desa (kades) agar benar-benar hadir di tengah warganya dan menjadi pemberi solusi atas persoalan desa.

Saat membuka kegiatan Sekolah Anti Korupsi di GOR Jatidiri, Semarang, Selasa (29/4/2025), Gubernur Luthfi menyampaikan pesan tegas namun membumi, kades harus tahu kondisi warganya, mulai dari tukang ngarit, janda, hingga saluran irigasi yang mampet.

Baca juga: Alasan Gubernur Jateng Kumpulkan 7.810 Kades di Semarang: Taat Aturan Tanpa Korupsi

“Yang tukang ngarit siapa? Yang gembala kambing siapa? Kalau ada janda, harus disantuni. Irigasi sawah macet pun harus tahu. Itu namanya kades yang ngopeni lan nglakoni,” ujar Luthfi di depan 7.810 kades dari seluruh Jawa Tengah.

Menurutnya, tak boleh ada jarak antara pemimpin dan rakyat. Kades wajib menjadi problem solver bagi warganya. 

Kedekatan inilah yang menjadi kunci keberhasilan membangun desa, sejalan dengan semangat Jawa Tengah "Ngopeni lan Nglakoni".

Luthfi menambahkan, Pemprov Jateng telah menggelontorkan bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun di tahun 2025. 

Dana itu harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi desa, mulai dari desa wisata, pertanian milenial, produk unggulan, koperasi merah putih, hingga pelayanan kesehatan.

Ia juga mendorong agar pembangunan desa terintegrasi dengan program Kecamatan Berdaya, sehingga setiap langkah pembangunan sesuai dengan program pusat, provinsi, hingga kabupaten.

“Jateng ini lumbung pangan nasional. Tapi pertanian ada di desa. Maka, desa harus bisa analisis dampaknya: saluran airnya bagaimana, infrastrukturnya cukup atau tidak,” tegasnya.

Baca juga: Paguyuban Kades Satria Praja Banyumas Siap Jalankan Program Koperasi Desa Merah Putih

Agar kades tidak berjalan sendiri, Luthfi meminta agar tiga pilar pemerintahan desa diaktifkan kembali Kades/Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

Ia tak ingin kades terus-menerus diseret ke ranah hukum karena minim pendampingan.

“Kades harus didampingi agar desa stabil. Tidak boleh sedikit-sedikit langsung pidana. Pulang dari Sekolah Anti Korupsi ini, aktifkan lagi tiga pilar,” pesannya. (*)