Diiringi Selawat , Petani Pundenrejo Pati Laporkan Dugaan Perusakan Joglo Juang ke Polda Jateng

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun) asal Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati melakukan pelaporan atas kasus perusakan bangunan Joglo Juang atau posko perlawanan warga ke Polda Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).

Kasus perusakan tersebut buntut dari kasus konflik agraria yang dialami petani Pundenrejo melawan PT Laju Perdana Indah (PT LPI). 

Di sela laporan ke Polda Jateng, para petani melakukan aksi demonstrasi di depan Polda dengan membentangkan sejumlah spanduk  bertuliskan "Petani Dadi Siji Ngusir PT LPI (Petani jadi bersatu mengusir PT LPI), Jangan Ambil Hak Kami dan lainnya. 

Baca juga: Ini Tiga Maskapai Siap Isi Penerbangan Internasional di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

Mereka juga melantukan selawat dan aksi teatrikal. Aksi petani ditemani oleh sejumlah mahasiswa dan aktivis.

Pengacara Publik dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang M Safali mengatakan,  lembaganya mendampingi petani Pundenrejo untuk melaporkan soal tindakan dugaan perusakan rumah juang atau bangunan joglo warga.

Tempat itu menjadi wadah bagi warga petani untuk berkonsolidasi. Perusakan diduga dilakukan oleh para preman yang disuruh oleh PT LPI.

Akibat perusakan tersebut, kelompok petani Germapun mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp10 juta.

"Kerugian lainnya immaterial berupa rasa takut yang itu tidak ternilai," kata Safali kepada Tribun.

Dalam laporan itu, lanjut Safali, petani masih dimintai bukti tambahan di antaranya detail harga bahan bangunan seperti kayu, genting dan lainnya.

Padahal, petani sudah melampirkan sejumlah bukti-bukti kuat seperti  foto dan video perusakan. Ditambah saksi mata saat kejadian.

"Polda Jateng merespon laporan ini dengan meminta petani harus melengkapi bukti-bukti yang nanti kami susulkan. Sehingga kami tidak menerima  berita acara laporan ini," paparnya.

Pihaknya meminta Polda Jateng menindaklanjuti aduan para petani dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga suruhan PT LPI yang merusak bangunan tersebut.

Cerita Petani Punderejo

Sumiyati (55)  perempuan petani Punderejo merasakan kesusahan semenjak konflik agraria ini meletus pada tahun 2021.

Menurutnya, konflik bermula ketika tanah peninggalan leluhur seluas 7,3 hektare dikelola oleh 100an kepala Keluarga Punderejo.

Tahan itu ditanami oleh warga berupa tanaman pertanian seperti singkong, pisang dan lainnya. Namun, oleh PT LPI diklaim sepihak. Tak hanya itu, tanah itu malah ditanami tebu. 

"Kami seperti menghadapi penjajahan soalnya warga tidak bisa tidur kepikiran besok mau diteror lagi," terangnya.

Dia mengaku, setiap hari didatangi  oleh aparat kepolisian. Hal itu membuat warga ketakutan. "Kami orang desa didatangi orang pakai seragam-seragam gitu takut," ujarnya di Mapolda Jateng.

Tak hanya polisi, TNI juga ikut-ikutan datang meneror petani Pundenrejo. "Kami jadi gelisah sebab ada tekanan dari TNI dan aparat kepolisian," terangnya.

Puncak ketakutan warga, ketika bangunan joglo yang disebut warga sebagai aup-aupan (tempat berteduh) atau Joglo Juang dirusak oleh preman sebanyak lima truk pada Kamis 13 Maret 2025 pukul 07.10 WIB.

"Kami bangun joglo itu tanggal 1 Maret. Tanggal 13 Maret dirusak preman, makanya kami ikut melaporkan ke  Polda, semoga diproses," bebernya.

Buruh Tani Punderejo, Muhammad mengatakan,  konflik tanah tersebut berlangsung sejak 2021.

Sejak dari itu, warga selalu diintimidasi dan ditakuti.  Apalagi  dua hari selepas revisi UU TNI,  warga didatangi tentara berseragam dan bersenjata lengkap menakuti warga selama 3 hari berturut-turut. "Kami menduga dari Koramil setempat," bebernya.

Perwakilan Germapun, Sarmin (45) menyebut, membawa sebanyak 15 petani sebagai perwakilan untuk melaporkan kasus pengerusakan ke Polda Jateng.

"Kami meminta Polda Jateng segera menindaklanjuti laporan dari petani dan bertindak seadil-adilnya," jelas  kepada Tribun selepas pelaporan.

Selepas melakukan pelaporan ke Polda Jateng, petani Pundenrejo juga melakukan aduan surat ke Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah.

Sama halnya di Polda Jateng, petani Pundenrejo bersama mahasiswa juga melakukan aksi orasi di depan Kanwil ATR BPN di Jalan Ki Mangunsarkoro, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Selepas orasi, petani Pundenrejo masuk ke kantor ATR BPN untuk melakukan audiensi. Dalam audiensi, mereka menyerahkan surat pengajuan tanah obyek agraria atau (TORA).

"Kami mendatangi Kanwil ATR/ BPN untuk mengirimkan surat mengenai keinginan warga  ingin tanahnya yang sedang bersengketa dengan PT LPI supaya dimasukkan ke  TORA," bebernya. (Iwn)

Baca juga: 3 Camat Tidak Berani Tolak Permintaan Alwin Basri, Eko Yuniarto: Representasi Wali Kota Semarang